Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi/RMOL

Politik

KKN Makin Bercokol, Keluarga Besar Mega Bintang Kirim Surat Terbuka Minta Dibentuk KPK di Daerah

SENIN, 27 JUNI 2022 | 20:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keluarga Besar Mega Bintang melayangkan surat terbuka kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tersebut, berisi permintaan agar KPK semakin diperkuat. KPK sebagai produk Reformasi 1998 untuk menghilangkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) harus dirawat eksistensinya.

Terlebih, seiring berjalannya waktu, perilaku korupsi tidak semakin berkurang apalagi hilang sama sekali, bahkan perilaku korupsi yang dilakukan oleh Oknum Pejabat saat ini semakin membudaya.

Mengingat hal tersebut, Keluarga Besar Mega Bintang dan masyarakat Indonesia mengusulkan agar dibentuk KPK di daerah-daerah.

“Mengajak seluruh elemen masyarakat membentuk KPK-KPK independen di daerah-daerah yang bertugas menginventarisir oknum pejabat korup dan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di daerah maupun pusat, kemudian melaporkan kepada aparat yang berwenang dan mengawal pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku korupsi,” tegas Ketua Dewan Pembina Keluarga Besar Mega Bintang, Mudrick Setiawan Malkan Sangidoe dalam keterangannya, Senin (27/6).

Selain itu, Mudrick juga meminta agar Kejaksaan, Polri dapat memberikan hukuman yang seberat beratnya untuk pelaku korupsi supaya ada efek jera bagi pelaku korupsi dan oknum pejabat yang berpotensi melakukan korupsi uang rakyat.

“Sampai pada hukuman mati,” harapnya.

KPK, kata dia, harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai lembaga yang notabene menjaga independensi yang keberadaannya tidak dibawah presiden.

“Pengedar narkoba sudah banyak yang dihukum mati, sedangkan koruptor telah merugikan seluruh rakyat Indonesia?” pungkasnya.

Surat terbuka Keluarga Besar Mega Bintang ini juga ditembuskan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

UPDATE

Menag Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:05

Baru Kantongi 100 Ribu KTP, Noer Fajriensyah Ngebet Maju Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:02

Politikus Perempuan di DPR Diprediksi Bertambah 10 Orang

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:29

PDIP Tancap Gas Godok Nama-Nama Calon di Pilkada 2024

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:26

Pemprov DKI Tak Serius Sediakan TPU di Kepulauan Seribu

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:00

Subholding Pelindo Siap Kelola Area Pengembangan I Bali Maritime Tourism Hub

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:40

Ridwan Kamil-Bima Arya Berpeluang Dipromosikan 3 Parpol Besar di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:32

DPRD DKI Terus Dorong Program Sekolah Gratis Direalisasikan

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:24

Buku "Peta Jalan Petani Cerdas" Panduan Petani Sukses Dunia Akhirat

Senin, 06 Mei 2024 | 23:59

Popularitas Jokowi dan Gibran Tetap Tinggi Tanpa PDIP

Senin, 06 Mei 2024 | 23:11

Selengkapnya