Koordinator Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Ist
Pernyataan PDI Perjuangan yang enggan berkoalisi direspons santai oleh Partai Demokrat. Sebab, sikap Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah jelas dan tegas.
Yaitu menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal, dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan ingin berkoalisi atau bekerja sama dengan partai mana untuk Pilpres 2024.
"Karena itu, kami juga berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan kami dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024, dihormati dan dihargai pula," ujar Koordinator Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, lewat keterangan tertulisnya, Minggu malam (26/6).
"Kami harapkan, tidak ada upaya tekanan-tekanan, paksaan, bahkan ancaman-ancaman, semisal upaya kriminalisasi atau gangguan terhadap bisnis kader-kader kami, maupun upaya perampasan kepemimpinan terhadap partai kami ataupun calon rekan koalisi kami,†imbuhnya.
Herzaky menambahkan, Demokrat juga sangat menghargai partai politik yang memiliki sikap untuk tidak berkoalisi dengan mereka dan memiliki platform berbeda ketika memegang pemerintahan.
Lebih lanjut Zaky mengingatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia pernah merasakan kepemimpinan era Megawati, SBY, dan Jokowi. Menurutnya, saat menjabat sebagai presiden, SBY memiliki prioritas membela rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat.
Saat SBY memerintah, kata Zaky, rakyat tidak perlu antre minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini.
Di era SBY juga, kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta orang. Padahal, Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati.
Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan.
"Sedangkan lima tahun era Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta,†ujarnya.
"Begitu pula dengan pengangguran. 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan. Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya,†sambungnya.
Oleh karena itu, Herzaky menegaskan, Demokrat akan berkoalisi dengan partai politik yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Demokrat lebih memilih berkoalisi dengan parpol yang mengupayakan harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan dan pengangguran juga berkurang drastis.
Ia juga menegaskan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kerap menyampaikan bahwa partai yang digawanginya merupakan partai yang terbuka dengan partai politik manapun, dengan misi mengayomi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Demokrat menghormati perbedaan, dan mengedepankan toleransi. Bukan sekadar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata, ataupun menakuti-nakuti kelompok tertentu agar mau mendukung pihaknya di pemilu, misalnya,†tutupnya.
