Berita

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik/Net

Politik

Hasto Urai Alasan Tolak PKS dan Demokrat, Rachland Nashidik: Sombong, Songong, dan Kosong

MINGGU, 26 JUNI 2022 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hubungan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat tampaknya akan semakin renggang. Hal ini setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa banteng moncong putih tidak akan bergandengan dengan Demokrat dan PKS pada Pilpres 2024 mendatang.

Dalam penolakan itu, Hasto turut mengurai alasan kerjasama ditolak. Pertama, dia menyindir pidato Rakernas PKS, yang kental dengan kritik terhadap Jokowi. Posisi itu sebenarnya memang sesuai dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan untuk memberikan kritik kepada pemerintah sebagai check and balances dalam demokrasi.

“Jadi kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS," kata Hasto di Jakarta Convention Center, Sabtu lalu (25/6).


Adapun dengan Demokrat, Hasto menyinggung kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY kala itu. Di masa kepemimpinan SBY, Hasto menyebut ada perbedaan sistem pemerintah dengan masa Sukarno dan Megawati. Hal tersebut mencakup politik luar negeri hingga politik pertahanan.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik pun buka suara atas pernyataan Hasto tersebut. Baginya, Hasto terlalu congkak dalam mengutarakan pernyataan ke hadapan publik.

“Sombong, songong, kosong,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (25/6).

Bagi Rachland Nashidik, apa yang diumbar Hasto itu memperlihatkan kepada publik bahwa Hasto merupakan sekjen partai yang paling buruk di era reformasi.

“Sekjen Partai terburuk yang pernah dikenal dalam politik Indonesia paska otoritarianisme,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya