Berita

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik/Net

Politik

Hasto Urai Alasan Tolak PKS dan Demokrat, Rachland Nashidik: Sombong, Songong, dan Kosong

MINGGU, 26 JUNI 2022 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hubungan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat tampaknya akan semakin renggang. Hal ini setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa banteng moncong putih tidak akan bergandengan dengan Demokrat dan PKS pada Pilpres 2024 mendatang.

Dalam penolakan itu, Hasto turut mengurai alasan kerjasama ditolak. Pertama, dia menyindir pidato Rakernas PKS, yang kental dengan kritik terhadap Jokowi. Posisi itu sebenarnya memang sesuai dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan untuk memberikan kritik kepada pemerintah sebagai check and balances dalam demokrasi.

“Jadi kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS," kata Hasto di Jakarta Convention Center, Sabtu lalu (25/6).


Adapun dengan Demokrat, Hasto menyinggung kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY kala itu. Di masa kepemimpinan SBY, Hasto menyebut ada perbedaan sistem pemerintah dengan masa Sukarno dan Megawati. Hal tersebut mencakup politik luar negeri hingga politik pertahanan.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik pun buka suara atas pernyataan Hasto tersebut. Baginya, Hasto terlalu congkak dalam mengutarakan pernyataan ke hadapan publik.

“Sombong, songong, kosong,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (25/6).

Bagi Rachland Nashidik, apa yang diumbar Hasto itu memperlihatkan kepada publik bahwa Hasto merupakan sekjen partai yang paling buruk di era reformasi.

“Sekjen Partai terburuk yang pernah dikenal dalam politik Indonesia paska otoritarianisme,” tutupnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya