Berita

Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho/RMOL

Politik

Jubir Partai Prima: Megawati Gagal Paham soal Papua

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 18:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal Papua saat memberikan sambutan di acara Rakernas II PDIP dianggap cenderung rasis dan tak pantas disampaikan oleh Presiden RI kelima itu.

Hal itu disampaikan oleh Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho. Arkilaus menilai, tidak seharusnya seorang pejabat publik menyampaikan pemikiran yang cenderung rasis dan tak berkepribadian sebagai bangsa Indonesia.

"Pernyataan seorang tokoh bangsa yang juga pernah menjabat presiden, Megawati Soekarnoputri, tak bisa diterima. Di Hadapan kader partainya termasuk Presiden Jokowi, Megawati menyampaikan Papua mesti blending (percampuran) agar sama dengan Indonesia. Pernyataan 'kopi susu' tersebut seakan Papua bukan Indonesia bahkan rasis," ujar Arkilaus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).


Arkilaus menilai, Megawati tidak paham Pancasila dan Kebhinekaan yang menjadi perekat mewujudkan cita-cita bersama. Karena menurutnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, serta budaya.

"Pernyataan bos partai berkuasa tersebut semakin menegaskan elite politik Indonesia tak punya konsep utuh dalam melihat persoalan Papua," kata Arkilaus.

Padahal menurut Arkilaus, cara pandang yang cenderung rasis dengan melihat warna kulit seharusnya sudah dikubur dalam-dalam.

"Cara pandang bahwa Indonesia itu hanya satu warna kulit 'uniform' suatu kegagalan fatal yang tak bisa ditolerir. Megawati tak layak jadi seorang pemimpin, apalagi mengurusi lembaga urusan Pancasila, Megawati seharusnya banyak belajar tentang peradaban bangsa ini," tegas Arkilaus.

"Prima mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam melihat masalah rakyat, terutama Papua. Partai Prima menekankan perlunya pendekatan Papua melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," sambung Arkilaus menutup.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya