Berita

Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho/RMOL

Politik

Jubir Partai Prima: Megawati Gagal Paham soal Papua

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 18:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal Papua saat memberikan sambutan di acara Rakernas II PDIP dianggap cenderung rasis dan tak pantas disampaikan oleh Presiden RI kelima itu.

Hal itu disampaikan oleh Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho. Arkilaus menilai, tidak seharusnya seorang pejabat publik menyampaikan pemikiran yang cenderung rasis dan tak berkepribadian sebagai bangsa Indonesia.

"Pernyataan seorang tokoh bangsa yang juga pernah menjabat presiden, Megawati Soekarnoputri, tak bisa diterima. Di Hadapan kader partainya termasuk Presiden Jokowi, Megawati menyampaikan Papua mesti blending (percampuran) agar sama dengan Indonesia. Pernyataan 'kopi susu' tersebut seakan Papua bukan Indonesia bahkan rasis," ujar Arkilaus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).


Arkilaus menilai, Megawati tidak paham Pancasila dan Kebhinekaan yang menjadi perekat mewujudkan cita-cita bersama. Karena menurutnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, serta budaya.

"Pernyataan bos partai berkuasa tersebut semakin menegaskan elite politik Indonesia tak punya konsep utuh dalam melihat persoalan Papua," kata Arkilaus.

Padahal menurut Arkilaus, cara pandang yang cenderung rasis dengan melihat warna kulit seharusnya sudah dikubur dalam-dalam.

"Cara pandang bahwa Indonesia itu hanya satu warna kulit 'uniform' suatu kegagalan fatal yang tak bisa ditolerir. Megawati tak layak jadi seorang pemimpin, apalagi mengurusi lembaga urusan Pancasila, Megawati seharusnya banyak belajar tentang peradaban bangsa ini," tegas Arkilaus.

"Prima mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam melihat masalah rakyat, terutama Papua. Partai Prima menekankan perlunya pendekatan Papua melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," sambung Arkilaus menutup.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya