Berita

Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho/RMOL

Politik

Jubir Partai Prima: Megawati Gagal Paham soal Papua

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 18:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal Papua saat memberikan sambutan di acara Rakernas II PDIP dianggap cenderung rasis dan tak pantas disampaikan oleh Presiden RI kelima itu.

Hal itu disampaikan oleh Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho. Arkilaus menilai, tidak seharusnya seorang pejabat publik menyampaikan pemikiran yang cenderung rasis dan tak berkepribadian sebagai bangsa Indonesia.

"Pernyataan seorang tokoh bangsa yang juga pernah menjabat presiden, Megawati Soekarnoputri, tak bisa diterima. Di Hadapan kader partainya termasuk Presiden Jokowi, Megawati menyampaikan Papua mesti blending (percampuran) agar sama dengan Indonesia. Pernyataan 'kopi susu' tersebut seakan Papua bukan Indonesia bahkan rasis," ujar Arkilaus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).


Arkilaus menilai, Megawati tidak paham Pancasila dan Kebhinekaan yang menjadi perekat mewujudkan cita-cita bersama. Karena menurutnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, serta budaya.

"Pernyataan bos partai berkuasa tersebut semakin menegaskan elite politik Indonesia tak punya konsep utuh dalam melihat persoalan Papua," kata Arkilaus.

Padahal menurut Arkilaus, cara pandang yang cenderung rasis dengan melihat warna kulit seharusnya sudah dikubur dalam-dalam.

"Cara pandang bahwa Indonesia itu hanya satu warna kulit 'uniform' suatu kegagalan fatal yang tak bisa ditolerir. Megawati tak layak jadi seorang pemimpin, apalagi mengurusi lembaga urusan Pancasila, Megawati seharusnya banyak belajar tentang peradaban bangsa ini," tegas Arkilaus.

"Prima mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam melihat masalah rakyat, terutama Papua. Partai Prima menekankan perlunya pendekatan Papua melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," sambung Arkilaus menutup.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya