Berita

Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho/RMOL

Politik

Jubir Partai Prima: Megawati Gagal Paham soal Papua

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 18:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal Papua saat memberikan sambutan di acara Rakernas II PDIP dianggap cenderung rasis dan tak pantas disampaikan oleh Presiden RI kelima itu.

Hal itu disampaikan oleh Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho. Arkilaus menilai, tidak seharusnya seorang pejabat publik menyampaikan pemikiran yang cenderung rasis dan tak berkepribadian sebagai bangsa Indonesia.

"Pernyataan seorang tokoh bangsa yang juga pernah menjabat presiden, Megawati Soekarnoputri, tak bisa diterima. Di Hadapan kader partainya termasuk Presiden Jokowi, Megawati menyampaikan Papua mesti blending (percampuran) agar sama dengan Indonesia. Pernyataan 'kopi susu' tersebut seakan Papua bukan Indonesia bahkan rasis," ujar Arkilaus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).


Arkilaus menilai, Megawati tidak paham Pancasila dan Kebhinekaan yang menjadi perekat mewujudkan cita-cita bersama. Karena menurutnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, serta budaya.

"Pernyataan bos partai berkuasa tersebut semakin menegaskan elite politik Indonesia tak punya konsep utuh dalam melihat persoalan Papua," kata Arkilaus.

Padahal menurut Arkilaus, cara pandang yang cenderung rasis dengan melihat warna kulit seharusnya sudah dikubur dalam-dalam.

"Cara pandang bahwa Indonesia itu hanya satu warna kulit 'uniform' suatu kegagalan fatal yang tak bisa ditolerir. Megawati tak layak jadi seorang pemimpin, apalagi mengurusi lembaga urusan Pancasila, Megawati seharusnya banyak belajar tentang peradaban bangsa ini," tegas Arkilaus.

"Prima mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam melihat masalah rakyat, terutama Papua. Partai Prima menekankan perlunya pendekatan Papua melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," sambung Arkilaus menutup.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya