Berita

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Bhima Yudhistira: Kunci Pemulihan Ekonomi Pasca 2024 Pilih Pemimpin yang Dukung UMKM

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 13:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi Covid-19 diharapkan bisa maksimal digenjot oleh sosok pemimpin yang lahir dari hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Begitu disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).

Sejauh ini, Bhima melihat keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih belum maksimal.


Karenanya, ia melihat adanya kebutuhan munculnya figur pemimpin di Pilpres 2024 yang memiliki komitmen kuat untuk membantu para UMKM bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

"Pemulihan ekonomi harus melibatkan partisipasi dari pelaku UMKM, sehingga lebih inklusif dan berdampak luas terhadap lapisan masyarakat bawah," ujar Bhima.

Menurut Bhima, ada beberapa hal yang eprlu diperhatikan sosok capres yang akan maju di perhelatan pilpres mendatang, jika ingin berkomitmen mengembangkan UMKM.

"Mainstreaming UMKM perlu lebih difokuskan dengan kebijakan yang berani seperti alokasi KUR (kredit usaha rakyat) naik 4 kali lipat," tuturnya.

Selain itu, Bhima juga berharap adanya dukungan dari sektor keuangan dalam hal pemodalan UMKM dalam mengembangkan bisnisnya.

Di sisi ini, dia menyarankan calon pemimpin yang akan berlaga membuat batas minimal penyerapan produk UMKM oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pembiayaan perbankan perlu mempermudah syarat bagi UMKM, dan BUMN ditargetkan menyerap 60 persen produk UMKM," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya