Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Presiden 2024 Harus Bisa Sejahterakan Rakyat, Jangan Jadi Boneka Oligarki

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 08:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden yang lahir pada Pilpres 2024 mendatang diharapkan bukan boneka oligarki. Presiden terpilih harus mempunyai kemampuan untuk menyejahterakan rakyat, hingga membebaskan Indonesia dari utang yang menggunung.

Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6). Dia berharap presiden 2024 memang sosok yang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.

"Diharapkan bukan presiden boneka oligarki," ujarnya.


Selain itu, Indonesia di bawah presiden 2024 diharapkan dapat menjalankan kepemerintahannya dengan berpedoman sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sumber daya alam wajib dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat.

“Penting juga, presiden jangan tukang utang. Dia harus berkomitmen membebaskan negara dari beban utang, sehingga menjadi negara yang berwibawa," kata Muslim.

Tak hanya itu, kata Koordinator Indonesia Bersatu ini, Presiden 2024 juga harus dapat dihormati oleh dunia internasional dengan menjalankan politik bebas aktif sebagai semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA).

"Mengembalikan negara dalam polugrinya adalah bebas aktif. Dan tidak seret politik LN bersekutu pada blok tertentu," terang Muslim.

Selanjutnya, presiden harus bisa membebaskan negara dari tekanan kemiskinan dan membangkitkan kecerdasan agar menjadi bangsa yang maju dan kuat.

"Membuat mata uang rupiah menjadi berwibawa dan juga menjaga kedaulatan wilayah darat, laut dan dara, sehingga tidak mudah diintervensi negara asing manapun. Demokrasi tumbuh dan sehat juga hukumnya tegak dengan adil," pungkas Muslim.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya