Berita

Arief Poyuono di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Modus Pembobolan Bank BUMN", Kamis (23/6)/Repro

Politik

FSP BUMN Bersatu Desak Kejagung Segera Selidiki Kasus Kredit Macet PT Titan Infra Energy

KAMIS, 23 JUNI 2022 | 19:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sudah sering mengatasi dugaan kredit macet, Kejaksaan Agung (Kejagung) diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait kredit macet PT Titan Infra Energy (Titan Group) ke Bank Mandiri.

Harapan itu disampaikan oleh oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk Modus Pembobolan Bank BUMN yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (23/6).

"Saya berharap, aparat hukum yang lain, terutama Kejaksaan Agung, kan sudah ada beberapa LSM yang melaporkan dengan bukti-bukti yang autentik kepada Kejaksaan Agung, terkait masalah kredit macet di PT Titan Infra Energy terhadap Bank Mandiri. Itu harus segera diperiksa," ujar Arief.

Karena kata Arief yang merupakan pihak yang turut melayangkan amicus curiae atau sahabat hakim kepada Hakim di sidang gugatan praperadilan PT Titan atas penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, Kejagung merupakan institusi yang paling hebat dalam pemberantasan korupsi.

"Terutama terhadap dana-dana yang ada di BUMN. Contoh ada kasus Asabri, Jiwasraya, sebelumnya Kejagung membongkar kredit macet PT CSI di Mandiri," kata Arief.

Dengan demikian, Arief berharap Kejagung juga dapat segera melakukan penyelidikan atas kasus kredit macet PT Titan terhadap Bank Mandiri.

Apalagi, laporan dari Bank Mandiri ke Bareskrim sudah dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah mengabulkan gugatan praperadilan PT Titan. Bahkan, laporan dari pihak lainnya juga sudah dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya.

"Saya harap Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan terhadap kredit macet PT Titan. Nanti kita buktikan, tidak masuk di Bareskrim, tapi bisa masuk di Kejaksaan Agung, yaitu tindak pidana korupsi," pungkas Arief.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Naik 23,1 Persen, Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp427,6 T pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:56

Ketua DPRD DKI Komplain Anggaran Kelurahan 5 Persen Kegedean

Jumat, 26 April 2024 | 15:54

Samsung Luncurkan Pengisi Daya Port Ganda 50W, Dibanderol Rp1,2 Jutaan

Jumat, 26 April 2024 | 15:29

World Water Forum ke-10, Momentum bagi Indonesia Perbaiki Insfastruktur Air

Jumat, 26 April 2024 | 15:26

Legislator Senayan Pasang Badan untuk Pelanggan Korban Telkom

Jumat, 26 April 2024 | 15:25

TPDI: Aset Korupsi Jangan Jadi Bancakan

Jumat, 26 April 2024 | 15:18

APBN RI Surplus Rp8,1 Triliun pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:14

Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum

Jumat, 26 April 2024 | 15:07

Laku Keras, Mobil Xiaomi SU7 Amankan 75.723 Pesanan

Jumat, 26 April 2024 | 15:05

Penuhi Kebutuhan Darah, Ratusan Polwan Ikut Jadi Pendonor

Jumat, 26 April 2024 | 15:01

Selengkapnya