Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga: Calon Pemimpin Indonesia Harus Komitmen Merawat Pluralisme dan Bebas KKN

KAMIS, 23 JUNI 2022 | 17:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jelang Pemilu Serentak 2024 isu polarisasi acapkali mencuat dan tidak dapat dihindarkan. Berbagai manuver politik dilakukan salah satunya menggaungkan isu intoleran yang berakibat terjadinya polarisasi dan pembelahan di masyarakat.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, calon pemimpin Indonesia ke depan harus punya komitmen untuk mencegah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.

“Calon presiden harus komit merawat pluralisme di Tanah Air. Kriteria ini diperlukan karena bangsa Indonesia sangat heterogen," kata Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/6).


"Kalau kriteria ini dipenuhi, maka calon presiden akan selalu merawat pluralisme sebagai kekuatan untuk menggerakkan semua anak bangsa menuju kemajuan bersama,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, calon pemimpin ke depan harus bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang kian akut dan sulit untuk disembuhkan.

"Kriteria ini sangat diperlukan agar bangsa Indonesia lebih cepat mengatasi penyakit yang menggrogoti pembangunan. Kalau calon presiden anti KKN, maka alokasi anggaran dapat digunakan semta untuk pembangunan,” terangnya.

Menurutnya, jika kriteria komitmen menjaga pluralisme dan bebas KKN dimiliki calon pemimpin, maka cita-cita reformasi untuk perbaikan masa depan Indonesia akan terwujud.

"Kalau calon presiden setidaknya memenuhi kriteria itu, maka cita-cita reformasi berpeluang lebih cepat terwujud,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya