Berita

Ilustrasi/Net

Dahlan Iskan

Subsidi Inflasi

KAMIS, 23 JUNI 2022 | 05:07 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

MENGAPA kini pemerintah ''berani'' menyisihkan ratusan triliun APBN untuk subsidi BBM?

Bukankah pemerintah Jokowi awalnya menyiratkan kebijakan antisubsidi? Sampai-sampai medsos berani mengecam pemerintahan SBY sebagai penghambur APBN untuk subsidi?

Kita memang bukan Amerika. Yang membiarkan BBM ikut harga pasar. Sampai anak saya yang lagi di Amerika perlu kirim foto dari stasiun pengisian BBM. Itulah foto display harga BBM hari itu: 5 dolar/galon. Naik hampir 100 persen dibanding zaman Donald Trump jadi presiden.


Kalau BBM kita dilepas ke pasar, harga premium juga akan naik dua kali lipat. Dari harga sekarang.

Mungkin memang tidak akan ada demo. Tapi kenaikan itu akan mendorong inflasi sangat tinggi. Saya menengarai pemerintah sekarang lebih takut ke inflasi daripada ke demo mahasiswa.

Amerika tidak takut inflasi. Saat ini inflasi Amerika yang tertinggi dalam sejarah 50 tahun. Amerika memiliki cara tersendiri untuk mengendalikan inflasi: menaikkan suku bunga. Bukan dengan cara  mengintervensi harga.

Akibatnya negara seperti Indonesia  terkena imbas. Rupiah melemah hari-hari belakangan. Kemarin hampir kembali mencapai Rp 15.000/dolar.

Sebenarnya ada rahasia lain di balik inflasi itu. Statistik menunjukkan setiap kali harga BBM naik tingkat kemiskinan ikut naik.

Inflasi memang berarti berkurangnya gaji. Juga pendapatan petani padi. Gajinya tidak turun tapi harga-harga naik. Itu harus disebut gaji turun.

Maka tidak mudah bagi seorang presiden memutuskan menaikkan harga BBM. Pun bila akibatnya harus menambah subsidi.

Apalagi sekarang ini. Meningkatnya angka kemiskinan akan sangat sensitif. Mendekati Pemilu.

Apalagi sudah ada yang mengungkapkan data secara kritis: selama 8 tahun pemerintahan Jokowi, penurunan angka kemiskinan hanya 1,5 persen.
 
Dibanding Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, prestasi itu yang paling rendah.

Harga minyak mentah dunia sekarang ini memang sangat tinggi: USD 100 per barel. Maka kalau harga BBM terus dipertahankan angka subsidinya bisa Rp 500 triliun.

Kalau pun subsidinya sebesar itu, kita jangan pernah mengejek Jokowi. Sekarang maupun kelak. Itu memang pilihan yang amat sulit. Ingatlah statistik tadi: setiap kali harga BBM dinaikkan, tingkat kemiskinan ikut naik.

Para ekonom memang akan selalu bilang: subsidi BBM itu salah sasaran. Pemilik mobil kok disubsidi. Tapi statistik berbicara seperti itu tadi.

Belum pernah terjadi kenaikan BBM yang tidak membuat kemiskinan naik.

Saya bukan ekonom, tapi misteri di statistik tersebut harus ada bahasan teori ekonominya.

Memang tidak apa-apa tingkat kemiskinan naik. Katakanlah naik 2 persen. Demi penurunan subsidi. Tapi itu hanya boleh terjadi kalau usaha penurunkan kemiskinan sebelumnya sudah mencapai 6 persen. Masih bisa ''untung'' 4 persen.

Tapi di saat penurunan kemiskinan hanya 1,5 persen tambahan 2 persen akibat kenaikan BBM  membuat kita ''rugi'' 0,5 persen.

Saya sangat memahami sulitnya pengambilan keputusan sekarang ini. Subsidi atau inflasi.

Anda masih ingat: harga minyak mentah sekarang ini bukan yang tertinggi. Harga itu pernah mencapai 112 dolar/barel.

Yang membuat pemerintah tetap tenang adalah: uangnya ada. Yakni dari kenaikan harga batu bara di pasar internasional. Gila-gilaan.

Durian runtuh dari batu bara ini cukup untuk menambal subsidi BBM. Sedang durian runtuh dari sawit lebih dari cukup untuk menambal subsidi pangan.

Pemerintah Jokowi memang seperti direstui alam. Dua komoditas ekspor kita luar biasa hebatnya: batu bara dan sawit. Ditambah nikel.

Curah hujan juga sangat baik selama 8 tahun terakhir. Belum pernah ada kemarau panjang selama pemerintahan Jokowi. Hasil bumi melimpah. Pangan berlebih di saat dunia mengeluhkan ancaman kekurangan pangan.

Presiden akan datang belum tentu mendapatkan dukungan alam sebaik ini.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya