Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan/Net
Target pajak 2023 yang ditetapkan Pemerintah diharapkan tidak terlalu membebani rakyat. Pasalnya, ekonomi masyarakat baru saja tumbuh menggeliat dan kondisi makro ekonomi tidak memungkinkan masyarakat bergerak lebih cepat.
Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, Selasa (21/6).
“Jangan jorjoran dulu, karena ekonomi kita baru mau tumbuh, dan masyarakat baru mau menggeliat. Kemudian kondisi makro tidak memungkinkan kita untuk bisa bergerak lebih cepat,†kata Marwan.
‘’Saya mendukung penuh peningkatan penerimaan negara. Tapi pesannya, jangan sampai memberatkan rakyat karena situasi kita baru membaik, dan kondisi makro juga belum mendukung. Kita jangan jorjoran dalam menerapkan pajak untuk masyarakat,†sambungnya.
Marwan menegaskan, pemerintah harus berhati-hati dan bijak memutuskan target penerimaan negara dengan sepenuhnya mempertimbangkan kondisi masyarakat.
"Jangan sampai, keinginan kita untuk memperoleh telur sebanyak-sebanyaknya, justru dengan cara mematikan ayam-ayamnya,’’ tegas Marwan.
Di sisi lain, Marwan mengapresiasi capaian pajak tahun 2021 maupun 2022 yang dinilai cukup baik. Hanya saja, capaian ini ada juga faktor keberuntungan, antara lain karena naiknya harga komoditas.
Diingatkan juga, kondisi makroekonomi tidak begitu menggembirakan menuju 2023. Sehingga harga energi dan pangan terus meningkat dan resesi mulai menghantui berbagai belahan dunia. Indonsia juga berpotensi mengalami likuiditas yang ketat.
Lebih lanjut, Marwan menegaskan bahwa pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat (FPD) mendukung penuh optimisme terkait peningkatan penerimaan negara.
"Tidak ada jalan lain untuk membangun selain terus memperbaiki penerimaan negara, apalagi devisit 2022 tidak boleh lebih dari 3 persen. Tetapi sekali lagi, jangan sampai menambah beban rakyat,’’ papar Sekretaris FPD itu.
Ia menambahkan, ekonomi Indonesia sedang mengalami banyak tantangan baik dari sisi regional maupun gobal. Karena itulah, target pajak jangan sampai gila-gilaan hingga makin menyulitkan rakyat.
‘’Coba diukur penerimaan negara yang paling optimal dan tidak semakin memberatkan ekonomi rakyat. Pemerintah sebenarnya punya jalan keluar dengan kebijakan-kebijakan lain yang masih bisa dikendalikan,’’ pungkas legislator asal Lampung ini.
