Soal Capres 2024 dan Koalisi, DPP PKS Enggan Dahului Keputusan Majelis Syuro

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ingin melangkahi wewenang Majelis Syuro dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden 2024. Hal ini terungkat saat PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2022 untuk melahirkan rekomendasi partai politik yang akan diajak berkoalisi.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menuturkan, DPP memiliki kriteria tersendiri untuk calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024 mendatang.

“Salah satu kriteria penting kandidat capres cawapres PKS adalah kombinasi pasangan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan kontestasi tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin dan menyatukan negeri kita ini,” kata Ahmad Syaikhu saat memberikan sambutan pembukaan Rapimnas DPP PKS 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (20/6).

Syakhu juga meminta seluruh kader PKS yang hadir dalam Rapimnas untuk memberikan masukan kepada DPP tentang sosok yang paling cocok untuk mereka usung.

Termasuk masukan partai politik mana saja yang akan berkoalisi, agar langsung diserahkan kepada Majelis Syuro.

“Dalam kesempatan ini kalau nanti ada masukan-masukan dari saudara-saudara sekalian dari daerah-daerah dari wilayah-wilayah yang terkait dengan koalisi ataupun terkait dengan capres cawapres yang akan diusung, silakan untuk diberikan masukan ke DPP ya,” katanya.

Syaikhu menegaskan, sebagai pimpian partai dirinya tidak akan melangkahi keputusan dari Majelis Syuro, meskipun antara DPP dengan Majelis Syuro ada perbedaan pandangan politik.

“Kita tidak ingin mendahului Majelis Syuro yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa capres dan cawapres dan ke mana akan berkoalisi. Tetapi masukkan-masukan tadi akan kita jadikan masukan sesuai dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang terekam oleh Majelis Syuro,” tutupnya.