Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/RMOL
Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono (BS), masih terus didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Senin (20/6), tim penyidik memanggil empat orang sebagai saksi untuk tersangka Budhi Sarwono.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan nomor 14, Kota Semarang, Jawa Tengah," ujar Ali kepada wartawan, Senin siang (20/6).
Saksi-saksi yang dipanggil yaitu Imam Sutrisno selaku pemilik dan penanggung jawab CV Aztra; Riyadi Setiawan selaku swasta; Hadi Suwarno selaku Presiden Direktur PT Adi Wijaya; Robingah alias Inge selaku Wakil Kepala Bagian Dana Kantor Pusat PT BPR Surya Yudha Kencana yang juga menjabat selaku Kepala Seksi Dana Cabang Utama PT BPR Surya Yudha Kencana tahun 2017-2019.
KPK pada Senin (13/6) telah mengumumkan sedang melakukan pengusutan penyidikan perkara baru yang melibatkan Budhi Sarwono setelah cukup alat bukti dan menemukan dugaan perbuatan lain yang dilakukan oleh Budhi.
Perkara yang dimaksud adalah dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikutserta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi.
Penetapan kembali Budhi Sarwono ini membuatnya menjadi tersangka dalam tiga perkara di KPK. Yaitu pertama, kasus dugaan turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan. Dalam perkara itu, Budhi Sarwono telah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider enam bulan kurungan.
Selanjutnya perkara yang kedua, yaitu kasus TPPU, hingga saat ini masih dalam proses penyidikan.
Budhi Sarwono kemudian kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikutserta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi.
