Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun (kanan)/Ist
Pengajuan penyertaan modal negara (PMN) yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) untuk tahun 2023 dipertanyakan Komisi VI DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo, Jumat (17/6).
Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan masalah over supply kapasitas listrik yang ada di Indonesia ke Dirut PLN. Apalagi nilai surplus dari over supply tersebut sangat tinggi.
"Tahun lalu misalnya, kapasitas terpasang di PLN ini ada 350 ribu Giga Watt Hour (GWh), sementara konsumsinya hanya 257 ribu GWh atau surplus 26 persen. Nah dikemanakan surplus itu Pak? Soalnya pola struktur ini relatif sama selama 10 tahun terakhir sebelum sampai sekarang,†tanya Rudi.
Dibanding mengajukan PMN, PLN harusnya lebih aktif mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknnya makin banyak dan optimal. Apalagi sampai saat ini para industri manufaktur itu baru menggunakan konsumsi listrik sebesar 1,2 persen dari total penggunaan listrik nasional.
Bahkan menurut penghitungan politisi Nasdem ini, total dari surplus tersebut ada senilai Rp 123 triliun.
“Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu Pak? Kalau dihitung ada Rp 123 triliun yang mubazir loh. Nah ini kok bapak minta uang ke negara, minta Rp 10 triliun,†kritik Rudi.
Rudi juga menyentil adanya komitmen pendanaan Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta dolar AS atau Rp 8,58 triliun yang sudah dikantongi PLN. Adanya ADB tersebut serta kelebihan
over supply atau diistilahkan harta perusahaan yang bisa dijual, tak semestinya PLN meminta PMN lagi.
“Bapak itu seharusnya kreatif. Kan bisa menjual yang Rp 123 triliun mubazir itu ke sektor industri manufaktur segala macamnya. Jangan melihat ada PMN, gedor Menteri Keuangan dan Komisi VI, tapi ternyata di dalam perusahaan bapak banyak duit," tandasnya.
