Presiden Moldova Maia Sandu/Net
Moldova menyambut suka cita keputusan Komisi Uni Eropa yang merekomendasikan pemberian status kandidat UE kepada negara itu.
Presiden Maia Sandu mengatakan, keputusan tgersebut adalah harapan yang sudalam lama ditunggu.
"Ini adalah momen penting bagi masa depan Republik Moldova, dan inilah harapan yang dibutuhkan warga kita," kata Sandu, menulis di Telegram pada Jumat (17/6).
Ia memahami bahwa proses menuju keanggotaan Uni Eropa membutuhkan waktu yang lama dan dengan proses yang sulit.
"Tetapi kami bertekad untuk mengikuti jalan ini, yang tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan negara kami di ruang nilai-nilai Eropa, di jalan kemajuan dan kemakmuran," tegasnya, seperti dikutio dari
AFP.Status kandidat itu memberikan dorongan semangat dan memperkuat keyakinan Moldova bahwa pilihan untuk menjadi anggota UE sudah benar.
Menteri Luar Negeri Nicu Popescu menyebut keputusan itu sebagai "hari bersejarah di jalan aksesi Moldova ke Uni Eropa".
"Wwarga Moldova bersama-sama mengambil langkah lain dalam pemulihan hubungan yang tidak dapat diubah antara negara dengan keluarga besar Eropa," katanya dalam postingan Facebook.
Komisi Eropa pada Jumat merekomendasikan agar Ukraina, yang diinvasi Rusia pada 24 Februari, dan Moldova, masing-masing secara resmi mendapat status 'kandidat' untuk bergabung dengan UE.
Para pemimpin Uni Eropa akan membahas pemberian pencalonan kedua negara pada pertemuan puncak di Brussels minggu depan. Jika sudah sah diberikan, status tersebut dapat membuka jalan selama bertahun-tahun untuk bergabung dengan blok 27 negara.
Moldova, negara berpenduduk 2,6 juta orang, adalah salah satu negara termiskin di Eropa dan telah menampung beberapa ratus ribu pengungsi dari Ukraina.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan setelah pertemuan di Brussel ada harapan besar Moldova dapat menjadi bagian dari UE.
"Tentu saja, Moldova masih memiliki jalan panjang menuju UE, tetapi kami yakin negara ini memiliki potensi untuk memenuhi persyaratan,†katanya, menambahkan bahwa ini akan membutuhkan “perbaikan besar†dalam ekonomi dan administrasi publik, tentang supremasi hukum, anti korupsi dan memerangi kejahatan terorganisir untuk negara itu.
