Berita

Uighur/Net

Dunia

47 Negara Sampaikan Keprihatinan Pelanggaran HAM Uighur ke PBB

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 14:26 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebanyak 47 negara menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, bagian barat jauh China.

Keprihatinan tersebut disampaikan lewat pernyataan bersama kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa (14/6), seperti dimuat Al Jazeera.

"Kami sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang," kata Duta Besar Belanda untuk PBB, Paul Bekkers.


Bekkers mengatakan, sejumlah laporan kredibel menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang.

Beijing sendiri mengakui adanya kamp-kamp di Xinjiang, tetapi menyebutnya sebagai pusat pelatihan keterampilan kejuruan untuk membasmi ekstremisme.

Dalam pernyataan bersamanya, 47 negara tersebut menyoroti berbagai laporan terkait penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, seperti sterilisasi paksa, kekerasan seksual, kerja paksa, hingga pemisahan antara orangtua dan anak-anak mereka.

Bekkers mengatakan, mereka menyerukan kepada China agar segera mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan minoritas lain.

Lebih lanjut, mereka juga meminta Beijing untuk mengirim penyelidik dan pakar PBB untuk melakukan investigasi situasi di Xinjiang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya