Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

KPU Bilang Tahapan Pemilu Dimulai Pekan Ini, Tapi Kenapa Tiket Pilpres dari Masa Lalu?

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 12:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024, Selasa (14/6) di halaman kantor KPU RI. Namun ada yang dinilai mengganjal dari gelaran ini.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang merasakan keganjalan atas acara yang menandai tahapan Pemilu 2024 dimulai. Keanehan itu terletak pada tiket pencalonan presiden dan wakil presiden.

Ini lantaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold untuk Pilpres 2024 nanti diambil dari hasil pemilu sebelumnya, yakni tahun 2019. Padahal, tahapan pemilu sendiri baru dimulai pekan ini.


Presidential threshold sendiri sebagaimana UU Pemilu mensyaratkan 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

“KPU bilang tahapan Pemilu hari ini, tapi kenapa tiketnya dari masa lalu? Bukankah tiket itu adalah bagian dari pemilu?” ujar Fahri Hamzah lewat akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini pun meminta KPU untuk mulai menegakkan akal sehat pada pemilu kali ini. Artinya, jika memang tahapan pemilu baru dimulai, maka ambang batas yang digunakan untuk Pilpres 2024 adalah hasil Pileg 2024.

“Tahapan harus dimulai dari nol jangan ada yang berasal dari masa lalu, itu tidak sehat bagi pemilu kita!” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya