Berita

Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko/Net

Dunia

Mantan Presiden Ukraina Poroshenko: Untuk Perdamaian Kita Membutuhkan Senjata, Senjata, dan Senjata

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 11:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Negara-negara Eropa mestinya terus berdiri bahu membahu demi Ukraina. Tidak mungkin bisa mengalahkan Rusia tanpa dukungan dari negara lain.

Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko dalam wawancaranya dengan DW mengatakan, penting untuk mengakhiri invasi Rusia di Ukraina.

Pria yang pada awal Mei lalu diblokir untuk tidak meninggalkan Ukraina atas tuduhanh pengkhianatan itu,  meminta Jerman dan sekutunya untuk tetap mengulurkan tangannya membantu Ukraina, dan bantuan tersebut tidak lain adalah senjata.
"Untuk perdamaian, kami membutuhkan tiga hal: senjata, senjata, dan senjata," tegasnya, seperti dikutip dari DW, Rabu (15/6).

"Untuk perdamaian, kami membutuhkan tiga hal: senjata, senjata, dan senjata," tegasnya, seperti dikutip dari DW, Rabu (15/6).

Senjata yang dikirim ke Ukraina bisa membantu negara itu untuk bertahan dan memukul mundur pasukan Rusia. Upaya mengakhiri invasi Rusia di Ukraina, "penting untuk masa depan Eropa," tegasnya,

Ini seperti upaya membalikkan citra yang selama ini melekat kepadanya sebagai politikus pro-Rusia.

Poroshenko menjabat sebagai presiden Ukraina sejak 2014 hingga 2019. Partai Solidaritas Eropa-nya adalah partai terbesar kedua di parlemen Ukraina setelah Partai Hamba Rakyat yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelenskiy. Pada pemilihan 2019, Zelensky berhasil menggeser posisinya.
Pada Januari 2022, Poroshenko didakwa dengan tuduhan pengkhianatan. Salah satu orang terkaya di Ukraina itu dituduh terlibat dalam penjualan batu bara untuk membantu membiayai separatis yang didukung Rusia di Ukraina timur pada 2014-2015, saat ia menjabat.

Poroshenko dituding pro-Rusia. Namun, dalam wawancara bersama DW Poroshenko juga membela keputusannya untuk menandatangani perjanjian Minsk dengan Rusia, dengan mengatakan bahwa perjanjian damai 2015 adalah untuk memenangkan Ukraina selama "delapan tahun untuk menciptakan tentara" dan membangun kembali ekonominya.

"Kami menang delapan tahun untuk melanjutkan reformasi dan pindah ke Uni Eropa," dalihnya.

Perjanjian itu bertujuan untuk mengakhiri pertempuran antara separatis yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina di wilayah Donbas timur - di mana pertempuran itu akhirnya menjadi salah satu titik mula pertempuran yang sedang berlangsung saat ini.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya