Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Industri kedirgantaraan nasional mendapat dukungan pemerintah dalam pembuatan roadmap dan regulasi peningkatan kompetensi SDM kedirgantaraan, menyiapkan industri pendukung (komponen dan MRO), mengembangkan kawasan industri kedirgantaraan, serta sosialisasi dan promosi di dalam dan luar negeri.
Selain itu, dukungan juga diberikan pemerintah dalam fasilitas pelatihan pengembangan komponen pesawat dan memberikan insentif fiskal.
"Di antaranya
tax holiday,
tax allowance, dan
super tax deduction, memfasilitasi terkait sertifikasi industri kedirgantaraan (AS9100), memfasilitasi pengusulan perusahaan untuk mendapat pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam bentuk program National Interest Account (NIA),†kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Kamis (16/6).
Menko Perekonomian sendiri telah bertemu dengan President Boeing International, Sir Michael Arthur dan President Boeing Southeast Asia, Alexander C. Feldman, Selasa lalu (14/6).
Dalam kesempatan tersebut, Boeing memberi peluang
offset scheme terhadap pembelian pesawat, baik sipil maupun militer sebagai potensi investasi di Indonesia.
Menko Airlangga optimis industri kedirgantaraan di Indonesia akan lebih berkembang. Apalagi Indonesia membuka diri atas investasi yang masuk dalam industri kedirgantaraan nasional, baik itu dalam bentuk PMDN ataupun PMA.
Selain itu, saat ini fasilitas MRO telah dibangun di Batam dengan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus dengan infrastruktur yang telah memadai.
