Berita

Pelantikan 2 menteri dan 3 wakil menteri baru oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (15/6)/Setkab

Politik

Reshuffle Kemarin Hanya untuk Akomodir Kepentingan Politik, Bukan Kepentingan Rakyat

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 08:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bagi sebagian orang, reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin (15/6) bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi merupakan cara untuk mengakomodir kepentingan politik semata.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, pandangan ini terlihat dari posisi menteri yang direshuffle. Pun dengan posisi wakil menteri yang diisi oleh orang-orang yang memang terkait dengan kepentingan politik Jokowi.

Di mana Menteri Perdagangan (Mendag) diisi oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas selaku Ketua Umum PAN dan Menteri ATR/BPN diisi oleh Hadi Tjahjanto selaku mantan Panglima TNI.


Lalu Wakil Menteri Ketenagakerjaan diisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, Wakil Menteri Dalam Negeri diisi oleh Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri ATR/BPN diisi oleh Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.

Semuanya hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan politik, kata Muslim.

"Kalau dilihat dari posisi para menteri yang direshuffle dan jabatan yang diisi oleh pejabat baru, ini sekadar mengakomodir kepentingan politik. Bukan untuk pasang menteri untuk kepentingan rakyat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/6).

Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, menteri-menteri yang sudah ada di Kabinet Indonesia Maju lainnya juga banyak diisi kepentingan politik tidak dicopot oleh Jokowi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.

"Demikian juga Zulhas yang masuk di kabinet sebagai hadiah bagi PAN yang semula di luar koalisi dan masuk koalisi untuk perkuat posisi koalisi di DPR," pungkas Muslim.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya