Berita

Pelantikan 2 menteri dan 3 wakil menteri baru oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (15/6)/Setkab

Politik

Reshuffle Kemarin Hanya untuk Akomodir Kepentingan Politik, Bukan Kepentingan Rakyat

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 08:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bagi sebagian orang, reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin (15/6) bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi merupakan cara untuk mengakomodir kepentingan politik semata.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, pandangan ini terlihat dari posisi menteri yang direshuffle. Pun dengan posisi wakil menteri yang diisi oleh orang-orang yang memang terkait dengan kepentingan politik Jokowi.

Di mana Menteri Perdagangan (Mendag) diisi oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas selaku Ketua Umum PAN dan Menteri ATR/BPN diisi oleh Hadi Tjahjanto selaku mantan Panglima TNI.


Lalu Wakil Menteri Ketenagakerjaan diisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, Wakil Menteri Dalam Negeri diisi oleh Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri ATR/BPN diisi oleh Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.

Semuanya hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan politik, kata Muslim.

"Kalau dilihat dari posisi para menteri yang direshuffle dan jabatan yang diisi oleh pejabat baru, ini sekadar mengakomodir kepentingan politik. Bukan untuk pasang menteri untuk kepentingan rakyat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/6).

Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, menteri-menteri yang sudah ada di Kabinet Indonesia Maju lainnya juga banyak diisi kepentingan politik tidak dicopot oleh Jokowi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.

"Demikian juga Zulhas yang masuk di kabinet sebagai hadiah bagi PAN yang semula di luar koalisi dan masuk koalisi untuk perkuat posisi koalisi di DPR," pungkas Muslim.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya