Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Bukan Semata-mata Faktor Kinerja, Dedi Kurnia Ramalkan 4 Menteri Ini akan Dicopot Jokowi

RABU, 15 JUNI 2022 | 05:10 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Di tengah munculnya wacana perombakan kabinet yang dikabarkan dilakukan hari ini Rabu (15/6), Presiden Joko Widodo diingatkan untuk mengevaluasi beberapa menteri yang dianggap gagal karena memiliki kinerja buruk.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan ada beberapa pembantu Jokowi yang kerjanya buruk. Ia menyebutkan salah satunya adalah Menteri perdagangan M. Lutfhi. Ia dinilai punya masalah kinerja karena tidak berhasil mengawal proses perdagangan nasional.

"Mendag punya masalah soal kinerja, dan layak diganti karena kegagalanya mengawal perdagangan nasional yang berimbas pada publik," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/6).


Selain itu, menteri lainnya yang perlu mendapatkan catatan penting adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Pengamat jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berpendapat karena alasan harus ada partai yang bergabung ke pemerintah, ada beberapa menteri yang perlu dicukupkan untuk bersama pemerintah. Artinya, selain faktor kinerja, alasan politik akomodir juga menjadi faktor perombakan kabinet Jokowi.

"Untuk itu Mendag, Menteri ATR, Menaker atau Mentan, dirasa cukup sudah membersamai pemerintah. Meskipun dengan alasan yang berbeda, beberapa karena kinerja buruk, beberapa lainnya bisa saja soal akomodasi yang sudah selesai," jelas Dedi.

Saat ditanya apakah Jokowi akan melakukan reshuffle, Dedi mengaku kesulitan membaca peluang realisasi perombakan. Sebab, meski Jokowi memiliki hak prerogatif, situasi hari ini lebih mungkin perombakan merupakan keputusan kolektif koalisi pemerintah, utamanya PDIP.

"Satu sisi memang kedaulatan Jokowi tidak menonjol, sisi lain reshuffle bisa saja soal akomodasi politik, belum tentu soal kinerja," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya