Berita

Ilustrasi kursi presiden/Net

Politik

Partai Garuda: Kegaduhan Presiden Tiga Periode Hasil Akting Politisi Miskin Literasi

SELASA, 14 JUNI 2022 | 19:08 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kegaduhan isu presiden tiga periode yang timbul tenggelam menghiasi dinamika perpolitikan tanah air ada karena para pelaku politik miskin literasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi merespons isu presiden tiga periode yang belakangan kembali ramai diperbincangkan.

Menurut Garuda, para politisi dan relawan yang kembali melemparkan isu presiden tiga periode hanya ingin mencari perhatian. Padahal jelas-jelas UU dan konstitusi melarang hal itu.


"Ada yang menggaungkan Jokowi tiga periode, ada pula yang mempermasalahkan. Di media tampak bertolak belakang, padahal mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tahu itu dagelan demi mendapatkan sorotan pemberitaan," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/6).

Bahkan Partai Garuda melihat, perdebatan presiden tiga periode seperti pertandingan gulat WWE.

"Mereka terlihat bertanding tapi sebenarnya sedang berakting. Semakin terlihat marah dan keras, maka semakin bagus pemberitaannya," kritiknya.

Selain itu, ia juga merasa miris lantaran isu presiden tiga periode justru mencerminkan nihilnya pemahaman dan literasi dari politisi itu sendiri.

"Para politisi miskin literasi dan bernafsu ingin tampil. Ada yang berebut pepesan kosong 3 periode, ada yang salah alamat menyalahkan pemerintah Jokowi akibat putusan MK. Tentu yang jadi korban masyarakat awam karena ikut terprovokasi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya