Berita

Wikipedia/Net

Dunia

Ogah Hapus Informasi Invasi Rusia ke Ukraina, Wikipedia Siap Tarung di Meja Hijau

SELASA, 14 JUNI 2022 | 11:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Wikipedia telah menolak tuntutan pemerintah Rusia untuk menghapus informasi seputar invasi Moskow ke Ukraina.

Wikimedia Foundation dilaporkan sudah mengajukan banding atas keputusan pengadilan Moskow yang mendenda mereka sebesar 5 juta rubel karena menolak menghapus disinformasi dari artikel Wikipedia berbahasa Rusia tentang perang.

Beberapa istilah yang diminta untuk dihapus antara lain "Invasi Rusia ke Ukraina", "Kejahatan Perang selama Invasi Rusia ke Ukraina", dan "Pembantaian di Bucha".


Pihak Wikipedia menegaskan keputusan mereka untuk tidak menghapus informasi tersebut karena orang memiliki hak untuk mengetahui fakta perang.

"Keputusan ini menyiratkan bahwa sumber yang baik, pengetahuan terverifikasi di Wikipedia yang tidak konsisten dengan akun pemerintah Rusia merupakan disinformasi," kata Associate General Counsel di Wikimedia Foundation, Stephen LaPorte, seperti dikutip Reuters, Selasa (14/6).

Sementara itu, pengadilan Moskow berpendapat bahwa apa yang disebut sebagai disinformasi di Wikipedia menimbulkan risiko bagi ketertiban umum di Rusia.

"Kami mendesak pengadilan untuk mempertimbangkan kembali untuk mendukung hak setiap orang atas akses pengetahuan dan kebebasan berekspresi," tambah LaPorte.

Wikimedia Foundation sendiri didenda berdasarkan UU tentang kegagalan menghapus informasi yang dilarang. Kasus ini dibawa oleh regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor.

Banding diajukan pada 6 Juni dengan rincian dirilis pada 14 Juni, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, Rusia dikatakan tidak memiliki yurisdiksi atas Wikimedia Foundation.

Wikipedia dianggap sebagai "draf kedua sejarah", dan telah menjadi acuan bagi banyak orang Rusia terkait perang di Ukraina.

Tersedia dalam lebih dari 300 bahasa, entri Wikipedia ditulis dan diedit oleh sukarelawan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya