Berita

Wikipedia/Net

Dunia

Ogah Hapus Informasi Invasi Rusia ke Ukraina, Wikipedia Siap Tarung di Meja Hijau

SELASA, 14 JUNI 2022 | 11:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Wikipedia telah menolak tuntutan pemerintah Rusia untuk menghapus informasi seputar invasi Moskow ke Ukraina.

Wikimedia Foundation dilaporkan sudah mengajukan banding atas keputusan pengadilan Moskow yang mendenda mereka sebesar 5 juta rubel karena menolak menghapus disinformasi dari artikel Wikipedia berbahasa Rusia tentang perang.

Beberapa istilah yang diminta untuk dihapus antara lain "Invasi Rusia ke Ukraina", "Kejahatan Perang selama Invasi Rusia ke Ukraina", dan "Pembantaian di Bucha".


Pihak Wikipedia menegaskan keputusan mereka untuk tidak menghapus informasi tersebut karena orang memiliki hak untuk mengetahui fakta perang.

"Keputusan ini menyiratkan bahwa sumber yang baik, pengetahuan terverifikasi di Wikipedia yang tidak konsisten dengan akun pemerintah Rusia merupakan disinformasi," kata Associate General Counsel di Wikimedia Foundation, Stephen LaPorte, seperti dikutip Reuters, Selasa (14/6).

Sementara itu, pengadilan Moskow berpendapat bahwa apa yang disebut sebagai disinformasi di Wikipedia menimbulkan risiko bagi ketertiban umum di Rusia.

"Kami mendesak pengadilan untuk mempertimbangkan kembali untuk mendukung hak setiap orang atas akses pengetahuan dan kebebasan berekspresi," tambah LaPorte.

Wikimedia Foundation sendiri didenda berdasarkan UU tentang kegagalan menghapus informasi yang dilarang. Kasus ini dibawa oleh regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor.

Banding diajukan pada 6 Juni dengan rincian dirilis pada 14 Juni, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, Rusia dikatakan tidak memiliki yurisdiksi atas Wikimedia Foundation.

Wikipedia dianggap sebagai "draf kedua sejarah", dan telah menjadi acuan bagi banyak orang Rusia terkait perang di Ukraina.

Tersedia dalam lebih dari 300 bahasa, entri Wikipedia ditulis dan diedit oleh sukarelawan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya