Berita

Wikipedia/Net

Dunia

Ogah Hapus Informasi Invasi Rusia ke Ukraina, Wikipedia Siap Tarung di Meja Hijau

SELASA, 14 JUNI 2022 | 11:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Wikipedia telah menolak tuntutan pemerintah Rusia untuk menghapus informasi seputar invasi Moskow ke Ukraina.

Wikimedia Foundation dilaporkan sudah mengajukan banding atas keputusan pengadilan Moskow yang mendenda mereka sebesar 5 juta rubel karena menolak menghapus disinformasi dari artikel Wikipedia berbahasa Rusia tentang perang.

Beberapa istilah yang diminta untuk dihapus antara lain "Invasi Rusia ke Ukraina", "Kejahatan Perang selama Invasi Rusia ke Ukraina", dan "Pembantaian di Bucha".


Pihak Wikipedia menegaskan keputusan mereka untuk tidak menghapus informasi tersebut karena orang memiliki hak untuk mengetahui fakta perang.

"Keputusan ini menyiratkan bahwa sumber yang baik, pengetahuan terverifikasi di Wikipedia yang tidak konsisten dengan akun pemerintah Rusia merupakan disinformasi," kata Associate General Counsel di Wikimedia Foundation, Stephen LaPorte, seperti dikutip Reuters, Selasa (14/6).

Sementara itu, pengadilan Moskow berpendapat bahwa apa yang disebut sebagai disinformasi di Wikipedia menimbulkan risiko bagi ketertiban umum di Rusia.

"Kami mendesak pengadilan untuk mempertimbangkan kembali untuk mendukung hak setiap orang atas akses pengetahuan dan kebebasan berekspresi," tambah LaPorte.

Wikimedia Foundation sendiri didenda berdasarkan UU tentang kegagalan menghapus informasi yang dilarang. Kasus ini dibawa oleh regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor.

Banding diajukan pada 6 Juni dengan rincian dirilis pada 14 Juni, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, Rusia dikatakan tidak memiliki yurisdiksi atas Wikimedia Foundation.

Wikipedia dianggap sebagai "draf kedua sejarah", dan telah menjadi acuan bagi banyak orang Rusia terkait perang di Ukraina.

Tersedia dalam lebih dari 300 bahasa, entri Wikipedia ditulis dan diedit oleh sukarelawan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya