Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an/RMOL

Politik

Pastikan Menteri Tidak Lakukan Akrobat Politik, Jokowi Harus Segera Rombak Kabinetnya

SELASA, 14 JUNI 2022 | 05:41 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo dipandang sudah harus segera merombak kabinet Indonesia maju. Langkah politik perombakan itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa para pembantunya bekerja sesuai kerangka presiden Jokowi.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an, Senin (13/6).

Menurut Ali Rif'an, ada 3 alasan mengapa Presiden Jokowi harus segera melakukan perombakan kabinet. Pertama, secara momentum tanggal 14 Juni sudah memasuki masa tahapan Pemilu 2024. Sehingga, kata Ali Rif'an, momentumnya tepat jika memang Jokowi ingin melakukan kocok ulang kabinetnya.


Alasan kedua, dijelaskan Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, perombakan diperlukan untuk memastikan apakah menterinya bekerja sesuai langgam dan visi misi presiden atau tidak.

Argumentasi ketiga, tambah mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini, kocok ulang kabinet dilakukan agar menterinya fokus bekerja secara teknokratik.

"Bukan akrobatik politik, karena harus diakui sebagian besar menteri masuk bursa Capres dan Cawapres," demikian kata Ali Rif'an.

Jika tidak segera melakukan perombakan  kabinet, Ali Rif'an menganalisa, Jokowi bisa saja akan menghadapi kekacauan kinerja. Bahkan Ia menyarankan Jokowi tegas pada menteri yang memang punya misi mencalonkan presiden atau wakil presiden untuk mundur dari jabatannya.

"Kalau tidak dilakukan penegasan ulang (pada menterinya) kinerja kabinet bisa kacau balau, (menteri) memastikan membantu presiden bekerja sampai akhir jabatan," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya