Berita

Masinton Pasaribu menolak keras masa jabatan Presiden Jokowi diubah menjadi 3 periode/Net

Politik

Masinton Pasaribu: Kalau Sekarang Minta 3 Periode, Apa Ada Jaminan Nanti Enggak Minta 4 Periode?

SENIN, 13 JUNI 2022 | 00:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan bahwa tidak ada kekuasan yang semena-mena. Seharusnya, regenerasi harus terus tumbuh dalam memimpin negara.

Terlebih, buah dari reformasi dengan lahirnya amandemen UUD 1945 telah menekankan masa jabatan presiden hanya dua periode. Pembatasan itu memiliki arti luas agar generasi muda bisa memimpin negara.

Masinton khawatir jika muncul wacana presiden tiga periode, nanti ke depannya akan ingin melanjutkan kembali, dan Indonesia kembali pada zaman orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.


“Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti enggak akan minta 4 periode? Maka kita harus berikan kepastian baik generasi saat ini maupun yang akan datang penuhi jalanan bila 3 periode dipaksakan," demikian kata Masinton, di acara diskusi Total Politik  dengan tema "Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode”, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6)..

Menurut Masinton, rambu-rambu terkait dengan masa jabatan Presiden sudah sangat jelas. Soal ada usulan penambahan masa jabatan, kata Masinton hanyalah diusulkan oleh pihak-pihak yang berwatak tirani

Ditanya apakah orang yang berwatak tirani inginkan tiga periode adalah Luhut Binsar Panjaitan, Masinton menjawab diplomatis.

“Saya enggak mau nyebut orang tapi kalau ada yang mau tiga periode itu berwatak  tirani,” imbuhnya.

Sementara itu, Bendum Projo Panel Barus tak sependapat dengan wacana tiga periode, ia pribadi menilai penambahan masa jabatan 2,5 tahun lebih ideal.

“Sebagai sebuah kemungkinan politik, menurut saya yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode, mekanisme 2,5 periode artinya nambah,” demikian Panel.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya