Berita

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu/Net

Politik

Masinton Pasaribu: Wacana Tiga Periode Muncul dari Orang Berwatak Tirani

MINGGU, 12 JUNI 2022 | 18:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode merupakan tindakan yang melawan hukum dan hanya disuarakan oleh orang-orang berwatak tirani.

Begitu ditegaskan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di acara diskusi Total Politik #Safari24 dengan tema "Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode”, di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6).

Masinton mengatakan, perjuangan reformasi tahun 1988 lalu, merupakan gerakan koreksi terhadap kekuasaan penyelenggaran pemerintahan dalam era sebelumnya di mana UU tidak secara tegas dan jelas mengatur masa jabatan presiden.


"Ketika reformasi kita harus ingat, perjuangan reformasi dan demokrasi bukan turun langit. Bukan pemberian, tapi perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 yang puncaknya di tahun 98 dengan segenap pengorbanan,” kata Masinton.

Ketika reformasi sudah berhasil membatasi masa jabatan presiden, kata dia, ide yang memunculkan kembali untuk menambahkan masa jabatan presiden dipastikan datang dari orang yang tidak paham hakikat demokrasi.

“Jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar itu tidak mengerti reformasi dan demokrasi. Maka dan reformasi dan demokrasi mengoreksi kekuasaan lama maka dikoreksi lah untuk dilakukan amandemen UUD 1945,” katanya.

Dengan adanya amandemen UUD 1945 sebelumnya, kata Masinton, merupakan bentuk dari konsensus yang tertulis bahwa masa jabatan untuk menghindari kekuasaan yang semena-mena maka dibatasi dua periode.

"Itulah konsensus dasar dalam demokrasi, kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi. Kalau datangnya dari kekuasaan maka kekuasaan ini sedang tidak menjalankan mandat dan amanat reformasi dan demokrasi 98 itu,” ucapnya.

Sebagai politisi, kata Masinton lagi, dia memiliki tugas untuk bisa memberikan kepastian kepada generasi muda yang akan datang dalam mengelola negara.

"Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti gak akan minta empat periode? Sudah jelas rambu-rambu itu. Kalau datang dari kekuasaan dan dikemas dalam bentuk aspirasi, itu bukan aspirasi, itu tirani,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya