Berita

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu/Net

Politik

Masinton Pasaribu: Wacana Tiga Periode Muncul dari Orang Berwatak Tirani

MINGGU, 12 JUNI 2022 | 18:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode merupakan tindakan yang melawan hukum dan hanya disuarakan oleh orang-orang berwatak tirani.

Begitu ditegaskan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di acara diskusi Total Politik #Safari24 dengan tema "Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode”, di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6).

Masinton mengatakan, perjuangan reformasi tahun 1988 lalu, merupakan gerakan koreksi terhadap kekuasaan penyelenggaran pemerintahan dalam era sebelumnya di mana UU tidak secara tegas dan jelas mengatur masa jabatan presiden.

"Ketika reformasi kita harus ingat, perjuangan reformasi dan demokrasi bukan turun langit. Bukan pemberian, tapi perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 yang puncaknya di tahun 98 dengan segenap pengorbanan,” kata Masinton.

Ketika reformasi sudah berhasil membatasi masa jabatan presiden, kata dia, ide yang memunculkan kembali untuk menambahkan masa jabatan presiden dipastikan datang dari orang yang tidak paham hakikat demokrasi.

“Jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar itu tidak mengerti reformasi dan demokrasi. Maka dan reformasi dan demokrasi mengoreksi kekuasaan lama maka dikoreksi lah untuk dilakukan amandemen UUD 1945,” katanya.

Dengan adanya amandemen UUD 1945 sebelumnya, kata Masinton, merupakan bentuk dari konsensus yang tertulis bahwa masa jabatan untuk menghindari kekuasaan yang semena-mena maka dibatasi dua periode.

"Itulah konsensus dasar dalam demokrasi, kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi. Kalau datangnya dari kekuasaan maka kekuasaan ini sedang tidak menjalankan mandat dan amanat reformasi dan demokrasi 98 itu,” ucapnya.

Sebagai politisi, kata Masinton lagi, dia memiliki tugas untuk bisa memberikan kepastian kepada generasi muda yang akan datang dalam mengelola negara.

"Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti gak akan minta empat periode? Sudah jelas rambu-rambu itu. Kalau datang dari kekuasaan dan dikemas dalam bentuk aspirasi, itu bukan aspirasi, itu tirani,” tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya