Berita

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu/Net

Politik

Masinton Pasaribu: Wacana Tiga Periode Muncul dari Orang Berwatak Tirani

MINGGU, 12 JUNI 2022 | 18:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode merupakan tindakan yang melawan hukum dan hanya disuarakan oleh orang-orang berwatak tirani.

Begitu ditegaskan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di acara diskusi Total Politik #Safari24 dengan tema "Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode”, di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6).

Masinton mengatakan, perjuangan reformasi tahun 1988 lalu, merupakan gerakan koreksi terhadap kekuasaan penyelenggaran pemerintahan dalam era sebelumnya di mana UU tidak secara tegas dan jelas mengatur masa jabatan presiden.


"Ketika reformasi kita harus ingat, perjuangan reformasi dan demokrasi bukan turun langit. Bukan pemberian, tapi perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 yang puncaknya di tahun 98 dengan segenap pengorbanan,” kata Masinton.

Ketika reformasi sudah berhasil membatasi masa jabatan presiden, kata dia, ide yang memunculkan kembali untuk menambahkan masa jabatan presiden dipastikan datang dari orang yang tidak paham hakikat demokrasi.

“Jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar itu tidak mengerti reformasi dan demokrasi. Maka dan reformasi dan demokrasi mengoreksi kekuasaan lama maka dikoreksi lah untuk dilakukan amandemen UUD 1945,” katanya.

Dengan adanya amandemen UUD 1945 sebelumnya, kata Masinton, merupakan bentuk dari konsensus yang tertulis bahwa masa jabatan untuk menghindari kekuasaan yang semena-mena maka dibatasi dua periode.

"Itulah konsensus dasar dalam demokrasi, kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi. Kalau datangnya dari kekuasaan maka kekuasaan ini sedang tidak menjalankan mandat dan amanat reformasi dan demokrasi 98 itu,” ucapnya.

Sebagai politisi, kata Masinton lagi, dia memiliki tugas untuk bisa memberikan kepastian kepada generasi muda yang akan datang dalam mengelola negara.

"Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti gak akan minta empat periode? Sudah jelas rambu-rambu itu. Kalau datang dari kekuasaan dan dikemas dalam bentuk aspirasi, itu bukan aspirasi, itu tirani,” tandasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya