Berita

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani/Net

Politik

Jelang Iduladha, PKS Minta Pemprov DKI Gencarkan Edukasi PMK

MINGGU, 12 JUNI 2022 | 09:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali jadi pembicaraan jelang lebaran IdulAdha. Tidak hanya peternak, masyarakat pun banyak yang dibuat gelisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk segera melakukan sosialisasi masif dan edukasi tentang wabah PMK.

Mengingat lebaran Iduladha yang semakin dekat dan mulai banyak pedagang mulai menjual hewan kurban di beberapa tempat.


“Semakin mendekati Iduladha, jumlah pedagang itu akan semakin banyak dan hewan yang akan didatangkan dari luar juga semakin banyak. Padahal hewan kurban seperti kambing, sapi dan kerbau termasuk jenis hewan yang terserang PMK ini,” kata Yani kepada redaksi, Minggu (12/6).

Menurut anggota Komisi B ini, masyarakat terutama pedagang dan panitia kurban di Masjid, Mushola, perkantoran dan sekolah perlu mendapatkan sosialisasi tentang ciri-ciri hewan yang terjangkit PMK.

“Masyarakat umum juga perlu mendapatkan edukasi ini agar pemasakan daging ataupun bagian dalam dari daging kurban yang kemungkinan terjangkit PMK bisa dilakukan dengan benar,” sambung Yani.

Yani membeberkan, pada tahun 2021 saat masih dalam situasi pandemi, ada 530 tempat penampungan/penjualan hewan kurban dan jumlah hewan yang diperiksa 38.864.

Sementara jumlah masjid mencapai 2.938 dan musala sebanyak 2.832 yang akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, belum lagi perkantoran dan sekolah.

Tahun ini ketika pandemi mulai mereda, diperkirakan  jumlah tempat penampungan dan penjualan hewan kurban akan meningkat. Maka pengawasan atas lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Jakarta juga harus lebih ketat.

“Namun yang lebih penting lagi adalah sosialisasi dan edukasi yang benar tentang PMK ini kepada pedagang kurban, panitia kurban dan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya