Berita

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet/Net

Dunia

Ratusan Kelompok HAM Desak PBB Pecat Michelle Bachelet, Dianggap Gagal Tangani Krisis Uighur Sampai Tibet

MINGGU, 12 JUNI 2022 | 08:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebanyak lebih dari 230 kelompok Uighur, Tibet, Mongolia Selatan, Hong Kong, dan kelompok hak asasi manusia lainnya membuat petisi pemecatan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet.

Lewat petisi tersebut, mereka menuding Bachelet telah menutupi kekejaman HAM pemerintah China termasuk ketika ia melakukan kunjungan ke Xinjiang.

Sejak menjabat pada 2005, Bachelet dnilai telah menyia-nyiakan kesempatan langka, termasuk melakukan kunjungan ke Xinjiang untuk mempromosikan pelanggaran HAM yang dilakukan otoritas China, termasuk genosida di Turkistan Timur.


Bachelet juga lalai menawarkan satu rekomendasi khusus untuk mengatasi gawatnya krisis hak asasi manusia

"Kegagalan hina untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah China atas kejahatannya terjadi meskipun ada seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya," bunyi petisi tersebut.

Kelompok-kelompok HAM juga menyoroti langkah Bachelet yang berulang kali menyebut kamp-kamp interniran yang terkenal kejam dengan istilah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (VETC) pemerintah China.

"Selama empat tahun masa jabatannya, Bachelet sepenuhnya diam tentang krisis hak asasi manusia yang menyelimuti Tibet dan bahkan gagal meminta akses," kata mereka lagi.

Di samping itu, mereka juga mengatakan Bachelet tidak mengunjungi Hong Kong dan gagal mengutuk kampanye menolak pemerintah China untuk menghancurkan HAM dan demokrasi di kota.

Bachelet juga tidak menyebutkan Mongolia Selatan, meskipun pihak berwenang China terlibat dalam serangan luas terhadap identitas Mongolia dan protes massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mongolia Selatan pada tahun 2020.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya