Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko saat menggelar pertemuan bersama para pakar membahas persolalan konflik agraria/Net
Regulasi atau kebijakan penyelesaian konflik agraria di Indonesia dirasakan masih belum komprehensif.
Seperti halnya pada Peraturan Presiden 86/2018 tentang reforma agraria mengamanatkan penanganan sengketa dan konflik agraria diatur dengan peraturan menteri.
Namun sayangnya, Perpres tersebut tidak disikapi dengan baik oleh para menteri jajaran kabinet presiden.
“Namun, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 21/2020 itu diterbitkan tidak secara spesifik membahas reforma agraria,†kata Direktur Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/6).
Nova juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan reformasi agraria. Hal ini mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan reforma agraria, baik di pusat maupun daerah.
Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, IBSW mengapresiasi langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang mengumpulkan para pakar dan menggandeng perwakilan Kementerian BUMN dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam mencari solusi terobosan penyelesaian konflik agraria pada Rabu lalu (8/6).
"Terobosan KSP Moeldoko itu memberi harapan besar bahwa persoalan yang kadang sudah terjadi berlarut-larut ini bisa terselesaikan,†tutup Nova.
Pada Rabu lalu (8/6), KSP menggelar diskusi bersama pakar dan wakil Kementerian BUMN dan PTPN untuk mencari solusi atas kasus konflik agraria di masyarakat.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo yang menaruh perhatian besar pada penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan aset BUMN.
"Kita harus dapat memilih kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah dan memperkuat kepercayaan diri para pihak bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan," kata Moeldoko saat pertemuan tersebut.
