Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Legislator PDIP: Ingat Erick Thohir, BUMN Bukan Partai Politik!

JUMAT, 10 JUNI 2022 | 08:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang seolah membiarkan maraknya pemberitaan dan spekulasi yang menyebut dirinya akan maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) 2024 dikritisi sejumlah pihak.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, sikap Erick Thohir itu tentu akan merusak citra BUMN sebagai entitas bisnis yang harus dijauhkan dari kepentingan dan spekulasi politik.

"Sebagai entitas bisnis, BUMN harus dijauhkan dari kepentingan dan spekulasi politik. Agar berbagai keputusan yang diambilnya berdasarkan asumsi teknokratis. Bukan atas dasar kepentingan politik," ujar Gunhar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/5).


Guhnar pun mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan fasilitas BUMN sebagai sarana sosialisasi menjelang Pilpres 2024, andai Erick Thohir memiliki tujuan politik pada 2024. Selain itu, politisasi BUMN, dikatakan Gunhar, juga akan berdampak buruk bagi kinerja BUMN dalam mengejar target pertumbuhan.

"Politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan aset yang dikuasai BUMN. Jangan sampai tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan melayani masyarakat, menjadi sarana mengejar target politik," paparnya.

Tak hanya itu, politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung beberapa langkah Erick yang berbau kepentingan politik pribadi. Antara lain dengan menggunakan berbagai sarana yang ada di beberapa perusahaan milik BUMN.

Ditambah lagi, belakangan ini Erick terlihat getol bertemu sejumlah petinggi partai politik.

"Ini sudah melampaui batas profesionalisme sebagai menteri yang mengurusi BUMN. Karena ia diamanahkan sebagai Menteri BUMN, dan BUMN bukan partai politik yang bisa dijadikan sebagai kendaraan politik," tegasnya.

Ditambahkan Gunhar, DPR tidak boleh diam terkait langkah-langkah Erick Thohir yang diduga tidak profesional dan bermuatan politis. Ia juga menyinggung kebijakan pengangkatan direksi atau komisaris untuk beberapa perusahaan BUMN yang tidak transparan.

"Seharusnya Erick menjelaskan, apa ukuran atau prestasi yang dikerjakan seseorang hingga bisa menduduki posisi sebagai direksi atau komisaris BUMN? Ingat BUMN bukan milik Erick Thohir," demikian Yulian Gunhar.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Jusuf Kalla: Konflik Timteng Berpotensi Tekan Ekonomi Global dan Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:19

Permohonan Restorative Justice Rismon Menggemparkan

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:07

Reset Amerika

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:01

Sinopsis One Piece Season 2 di Netflix Petualangan Baru Luffy di Grand Line

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:32

Rismon Ajukan RJ, Ahmad Khozinudin: Label Pengkhianat akan Abadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:23

BPKH Bukukan Aset Konsolidasi Rp238,99 Triliun hingga Akhir 2025

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:08

ICWA Minta RI Kaji Lagi soal Gabung Board of Peace

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:00

Rismon Siap Dicap Pengkhianat Usai Minta Maaf ke Jokowi

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:24

Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian Timteng

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:07

KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih dari Skandal Kuota Haji Era Yaqut

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:04

Selengkapnya