Aktivis '98 Ingatkan Erick Thohir Tidak Gunakan BUMN sebagai Kendaraan Politik

Maraknya pemberitaan Menteri BUMN, Erick Thohir, akan menjadi capres atau cawapres 2024 akan berpengaruh terhadap citra BUMN sebagai entitas bisnis yang seharusnya dijauhkan dari kepentingan politik. Pasalnya, itu akan menimbulkan risiko usaha dan conflict of interest.

Demikian disampaikan Koordinator SIAGA98, Hasanuddin, dalam keterangannya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (9/6).

Aktivis 98 asal Jawa Barat itu menilai, citra tersebut tentunya sangat merugikan BUMN sebagai entitas bisnis. Sebab politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan barang milik negara yang dikuasai BUMN.

Sehingga, tujuan BUMN berpotensi beralih. Dari mengejar keuntungan dan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat, menjadi sarana mengejar target politik.

“Ini berbahaya. Kami memandang langkah Presiden Jokowi menunjuk Menteri BUMN yang berasal dari kalangan profesional dan dunia usaha (Erick Thohir) sudah tepat, sebagai bentuk penyesuaian manajemen dan operasionalisasi BUMN sebagai entitas bisnis secara profesional. Namun hal ini malah berkebalikan dan sangat mengkhawatirkan,” paparnya.

Hasanuddin pun menuding Erick Thohir malah terlibat politik praktis dengan ikut dalam dinamika politik partai politik dan menyebar berita tentang pencalonannya sebagai capres maupun cawapres 2024.

Beberapa kasus pemberitaan pencalonan Erick Thohir di media massa sudah bukan rahasia umum lagi. Termasuk soal persepsi sosialisasi menggunakan berbagai sarana yang ada di BUMN yang tak terkait dengan aktivitas bisnis serta pertemuan-pertemuan politik secara khusus dengan berbagai partai politik.

“Jelas ini sudah melampaui batas profesionalisme dan kegiatan di luar jalur ekonomi atau dunia usaha,” kata dia.

Erick Thohir, lanjutnya, sudah tidak lagi mengelola BUMN secara entitas bisnis, namun seperti pemerintahan. Di mana ia menjadi kepala pemerintahan di BUMN.

Ini yang menurut Hasanuddin berbahaya. Sebab negara tidak boleh berbisnis, karena itulah dibentuk BUMN agar dapat menjalankan fungsi profesional sebagai entitas bisnis.

Risiko terbesar dari entitas bisnis BUMN adalah masuknya kepentingan politik. Dan risiko terlarang ini diduga sudah diutak-atik oleh anak buah Jokowi itu.

“Kami berharap, Presiden Jokowi dan DPR mengontrol kembali Kementerian BUMN dan mengembalikan pada tujuan semulanya sebagai kendaraan perekonomian nasional dan bukan kendaraan politik," demikian Hasanuddin.