Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah Sindir KIB Seperti Sekelompok Orang Kumpul di Pos Ronda, PPP: Stres!

RABU, 08 JUNI 2022 | 16:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyindir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuat pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berang. Pasalnya, Fahri menyebut KIB yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP, seperti sekelompok orang yang tengah berkumpul di pos ronda lantaran dinilai tak paham sistem presidensial.

Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, jelas mempertanyakan maksud pernyataan Fahri Hamzah tersebut. Menurut Awiek, sapaan akrab Ahmad Baidowi, Fahri Hamzah seperti sedang mengigau lantaran partainya belum pasti lolos verifikasi KPU untuk jadi peserta Pemilu 2024.

“Itu Fahri Hamzah lagi ngomong rasional, lagi ngigau, atau lagi mimpi ya? Ya urusan kita lah mau membentuk Koalisi Indonesia Bersatu,” tegas Awiek kepada wartawan, Rabu (8/6).  


“Ya mungkin dia stres saja, kan Partai Gelora belum tentu lolos, belum menjadi peserta pemilu, apalagi ngusung calon presiden,” sindir Awiek.

Ia pun menyarankan Fahri Hamzah untuk bersikap seperti layaknya politisi pada umumnya. Bukan justru sebaliknya, seperti menjadi pengamat politik hingga melontarkan pernyataan nyeleneh.

“Itu kayak jadi pengamat. Yang masuk akal itu kalau Partai Gelora menjadi peserta pemilu dan bisa mengusung calon presiden, namanya kontestan peserta pemilu, bukan menjadi pengamat partai politik,” kata anak buah Suharso Monoarfa ini.

“Kalau Fahri Hamzah mengibaratkan KIB sekumpulan orang di pos ronda, ya kalau kita melihat Fahri Hamzah kayak orang teriak-teriak di tengah gurun pasir, nanti dia kehausan sendiri, kebingungan cari air minum,” demikian Awiek.

Kritikan dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, terkait adanya koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres). Dia menyebut adanya koalisi untuk pilpres merupakan hal yang keliru lantaran itu hanya berorientasi persengkongkolan.

Sebab, kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu, dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial tidak ada yang namanya koalisi. Menurutnya, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.

"Dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin (7/6).

Fahri menilai KIB dinilai kacau lantaran para elite-elite partainya tak memahami sistem yang dianut negara. Sehingga, menurut Fahri, koalisi yang ada saat ini tak ubahnya seperti kumpulan sekelompok orang yang sedang berkumpul di pos ronda.

"Kenapa kacau? Karena memang enggak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan enggak boleh begitu," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya