Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah Sindir KIB Seperti Sekelompok Orang Kumpul di Pos Ronda, PPP: Stres!

RABU, 08 JUNI 2022 | 16:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyindir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuat pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berang. Pasalnya, Fahri menyebut KIB yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP, seperti sekelompok orang yang tengah berkumpul di pos ronda lantaran dinilai tak paham sistem presidensial.

Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, jelas mempertanyakan maksud pernyataan Fahri Hamzah tersebut. Menurut Awiek, sapaan akrab Ahmad Baidowi, Fahri Hamzah seperti sedang mengigau lantaran partainya belum pasti lolos verifikasi KPU untuk jadi peserta Pemilu 2024.

“Itu Fahri Hamzah lagi ngomong rasional, lagi ngigau, atau lagi mimpi ya? Ya urusan kita lah mau membentuk Koalisi Indonesia Bersatu,” tegas Awiek kepada wartawan, Rabu (8/6).  


“Ya mungkin dia stres saja, kan Partai Gelora belum tentu lolos, belum menjadi peserta pemilu, apalagi ngusung calon presiden,” sindir Awiek.

Ia pun menyarankan Fahri Hamzah untuk bersikap seperti layaknya politisi pada umumnya. Bukan justru sebaliknya, seperti menjadi pengamat politik hingga melontarkan pernyataan nyeleneh.

“Itu kayak jadi pengamat. Yang masuk akal itu kalau Partai Gelora menjadi peserta pemilu dan bisa mengusung calon presiden, namanya kontestan peserta pemilu, bukan menjadi pengamat partai politik,” kata anak buah Suharso Monoarfa ini.

“Kalau Fahri Hamzah mengibaratkan KIB sekumpulan orang di pos ronda, ya kalau kita melihat Fahri Hamzah kayak orang teriak-teriak di tengah gurun pasir, nanti dia kehausan sendiri, kebingungan cari air minum,” demikian Awiek.

Kritikan dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, terkait adanya koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres). Dia menyebut adanya koalisi untuk pilpres merupakan hal yang keliru lantaran itu hanya berorientasi persengkongkolan.

Sebab, kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu, dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial tidak ada yang namanya koalisi. Menurutnya, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.

"Dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin (7/6).

Fahri menilai KIB dinilai kacau lantaran para elite-elite partainya tak memahami sistem yang dianut negara. Sehingga, menurut Fahri, koalisi yang ada saat ini tak ubahnya seperti kumpulan sekelompok orang yang sedang berkumpul di pos ronda.

"Kenapa kacau? Karena memang enggak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan enggak boleh begitu," pungkasnya.

Populer

Roy Suryo Temui Alumni Asli UTS Sydney, Seangkatan dengan Gibran

Senin, 03 November 2025 | 02:13

Isapan Jempol Swasembada Beras Amran Sulaiman

Kamis, 30 Oktober 2025 | 17:11

UTS Insearch Tak Tawarkan Program Pendidikan di Singapura

Senin, 03 November 2025 | 04:40

UTS Insearch cuma Kursus Bahasa Inggris: Ijazah SMA Gibran Diduga Bodong

Senin, 03 November 2025 | 03:21

Beredar Kabar Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ditangkap Kejari

Kamis, 30 Oktober 2025 | 17:39

Pelajaran dari Taipei-Taichung: Rasionalitas yang Hilang di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jumat, 07 November 2025 | 14:51

Bahan Semai Operasi Modifikasi Cuaca

Kamis, 30 Oktober 2025 | 05:20

UPDATE

Filipina Evakuasi 100 Ribu Warga dari Topan Super Fung-wong

Minggu, 09 November 2025 | 09:56

Projo Pindah Koordinat Kekuasaan dengan Merapat ke Gerindra

Minggu, 09 November 2025 | 09:42

Pemutihan BPJS Kesehatan Harus Diiringi Perbaikan Faskes

Minggu, 09 November 2025 | 09:18

Nahkoda Baru Pemuda Muhammadiyah Tangsel Bertekad Bawa Kemajuan

Minggu, 09 November 2025 | 09:15

Polemik Gelar Pahlawan Soeharto Jangan Terjebak Dendam Politik

Minggu, 09 November 2025 | 08:51

Trump Boikot KTT G20 di Afrika Selatan

Minggu, 09 November 2025 | 08:22

Disdik DKI Minta Sekolah Prioritaskan Kesehatan Mental

Minggu, 09 November 2025 | 08:14

Masuknya Ahli HTN Langkah Tepat Prabowo Reformasi Polri

Minggu, 09 November 2025 | 08:07

Naik Transportasi Gratis, Pekerja di Jakarta Diajak Daftar KPJ

Minggu, 09 November 2025 | 07:45

Sahroni Paling Layak Dicopot dari DPR

Minggu, 09 November 2025 | 07:33

Selengkapnya