Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati/Net
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melaksanakan pembentukan desa antikorupsi tahun 2022.
Apresiasi itu disampaikan Sri Mulyani secara virtual dalam acara kick off pembentukan percontohan Desa Antikorupsi 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa pagi (7/6).
"Saya ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan terhadap inisiatif KPK ini dalam hal pembentukan desa antikorupsi," ujar Sri Mulyani seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (7/6).
Sri Mulyani menilai, upaya yang dimulai dengan mengukur indikator desa antikorupsi diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dari pemerintah desa dan masyarakat di dalam menggunakan anggaran desa dan membangun desa untuk terus mewujudkan kesejahteraan.
"Tentu dengan semangat dan perspektif untuk menjaga dari praktik korupsi atau perspektif antikorupsi. Saya dan seluruh jajaran kementerian keuangan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini," kata Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga berharap dana desa yang setiap tahun sudah dianggarkan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan kemajuan di desa.
"Dan itu hanya bisa berjalan apabila pelaksanaannya bersih dari praktik korupsi. Saya senang bahwa KPK pada hari ini memiliki inisiatif untuk terus melakukan kegiatan perbaikan tatakelola dan praktik integritas hingga ke dana desa. Saya harap berbagai inisiatif yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat nyata di dalam memerangi korupsi sebagai
extra ordinary crime, terutama pada saat kita menghadapi tantang extra ordinary yaitu pandemi," pungkas Sri Mulyani.
Dalam acara ini, juga dihadiri langsung oleh lima Gubernur yang salah satu desanya masuk dalam 10 desa percontohan. Yaitu, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman; Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa; Gubernur Lampung Arinal Djunaidi; Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah; dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Sementara sisanya, diwakilkan untuk menghadiri langsung di acara yang juga dihadiri langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
