Para kepala daerah saat menghadiri acara kick off pembentukan percontohan desa antikorupsi 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan/Net
Lima gubernur hadir langsung di acara kick off pembentukan percontohan desa antikorupsi 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa pagi (7/6).
Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri, dengan dihadiri oleh sepuluh kepala daerah yang desanya masuk dalam 10 desa percontohan.
Pantauan
Kantor Berita Politik RMOL dalam acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPK, kepala daerah yang hadir langsung adalah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman; Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa; Gubernur Lampung Arinal Djunaidi; Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah; dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Sementara itu, kepala daerah lainnya diwakili, seperti Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Audy Joinaldy; Gubernur Jawa Barat (Jabar) diwakili oleh Inspektur Provinsi Jabar; Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) diwakili oleh Asisten 1 Provinsi NTT; dan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan perwakilan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan perwakilan Menteri Keuangan (Menkeu); perwakilan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN); dan stakeholder lainnya di Provinsi Sulsel termasuk para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten se-Sulsel, serta dari TNI-Polri.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, KPK menggelar kick off Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Antikorupsi 2022 dengan tema "Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi".
Adapun tujuan Program Desa Antikorupsi ini adalah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
"Untuk tahun 2022 ini, Desa Pakatto yang berada di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 10 calon percontohan desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK," ujar Ipi kepada wartawan, Selasa pagi (7/6).
Sembilan desa lainnya ialah, Desa Kamang Hilla, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali; Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, NTB; dan Desa Batusoko Barat, Kabupaten Ende, NTT.
Pemilihan 10 desa tersebut kata Ipi, telah dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan. Pertama, tahap observasi. Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi.
Tahapan kedua, adalah pelaksanaan kick off yang dimulai hari ini dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8-21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.
Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan dan beberapa pemerhati. Dan tahapan keempat, peresmian Desa Antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang.
"KPK berharap dengan kick off desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi," pungkas Ipi.
