Berita

Jurubicara PKS, Muhammad Kholid/Net

Politik

Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Turun, PKS: Artinya Ada Misgoverment

SABTU, 04 JUNI 2022 | 20:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja Presiden Joko Widodo menurun dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO). Hal ini dinilai PKS sebagai tanda adanya kekeliruan dalam hal tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil survei IPO medio 23 hingga 28 Mei 2022 yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, tercatat tingkat kepuasan 1.200 responden terhadap kinerja Jokowi mayoritas tidak puas dan sangat tidak puas, yaitu sebesar 60 persen. Sementara yang puas hanya 40 persen.

Menurut Jurubicara PKS, Muhammad Kholid, turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi merupakan temuan yang menarik. Karena sebelum-sebelumnya aprroval rating terhadap presiden cukup tinggi.


"Tapi ketika pandemi sudah masuk masa transisi ke endemi aprroval rating jadi menurun. Artinya ada misgoverment atau tata kelola yang kurang pas terkait kebijakan publiknya," ujar Kholid dalam diskusi virtual Polemik, Sabtu (4/6).

Menurut Kholid, wajar apabila tingkat kepuasan terhadap Jokowi turun, lantaran kebijakan-kebijakan yang diambil selama beberapa bulan terakhir terkesan tidak memihak ke masyarakat.

"Ketika ekonomi masyarakat susah, inflasi meningkat, kebijakan yang tidak pro rakyat diambil," imbuhnya.

Salah satu contoh kebijakan yang tidak pro rakyat, disebutkan Kholid, adalah terkait minyak goreng.

Namun begitu, dia berharap Jokowi dengan pemerintahannya saat ini bisa melakukan soft landing, sebelum habis masa jabatannya pada 2024 nanti.

"Jadi, ketika masa transisi menuju pergantian kepemimpinan memberikan warisan yang bagus, sehingga beliau bisa soft landing," tuturnya.

Tapi, sebaliknya, ungkap Kholid, ketika beliau sebagai pemimpin meninggalkan yang tidak bagus, nanti akan terpatri di benak publik bahwa kebijakan-kebijakan yang ditinggalkan presiden tidak pro rakyat.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya