Berita

Jurubicara PKS, Muhammad Kholid/Net

Politik

Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Turun, PKS: Artinya Ada Misgoverment

SABTU, 04 JUNI 2022 | 20:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja Presiden Joko Widodo menurun dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO). Hal ini dinilai PKS sebagai tanda adanya kekeliruan dalam hal tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil survei IPO medio 23 hingga 28 Mei 2022 yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, tercatat tingkat kepuasan 1.200 responden terhadap kinerja Jokowi mayoritas tidak puas dan sangat tidak puas, yaitu sebesar 60 persen. Sementara yang puas hanya 40 persen.

Menurut Jurubicara PKS, Muhammad Kholid, turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi merupakan temuan yang menarik. Karena sebelum-sebelumnya aprroval rating terhadap presiden cukup tinggi.


"Tapi ketika pandemi sudah masuk masa transisi ke endemi aprroval rating jadi menurun. Artinya ada misgoverment atau tata kelola yang kurang pas terkait kebijakan publiknya," ujar Kholid dalam diskusi virtual Polemik, Sabtu (4/6).

Menurut Kholid, wajar apabila tingkat kepuasan terhadap Jokowi turun, lantaran kebijakan-kebijakan yang diambil selama beberapa bulan terakhir terkesan tidak memihak ke masyarakat.

"Ketika ekonomi masyarakat susah, inflasi meningkat, kebijakan yang tidak pro rakyat diambil," imbuhnya.

Salah satu contoh kebijakan yang tidak pro rakyat, disebutkan Kholid, adalah terkait minyak goreng.

Namun begitu, dia berharap Jokowi dengan pemerintahannya saat ini bisa melakukan soft landing, sebelum habis masa jabatannya pada 2024 nanti.

"Jadi, ketika masa transisi menuju pergantian kepemimpinan memberikan warisan yang bagus, sehingga beliau bisa soft landing," tuturnya.

Tapi, sebaliknya, ungkap Kholid, ketika beliau sebagai pemimpin meninggalkan yang tidak bagus, nanti akan terpatri di benak publik bahwa kebijakan-kebijakan yang ditinggalkan presiden tidak pro rakyat.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya