Hindari PHK Massal, Komisi IX Desak Pemerintah Turun Tangan Hadapi Gonjangan Bisnis pada Startup

Pemerintah didesak segera turuntangan dalam menghadapi goncangan bisnis yang menghantam perusahaan rintisan atau startup. Goncangan bisnis itu, mengakibatkan startup ramai-ramai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, berharap dengan bantuan pemerintah situasi ini tidak terus meluas dan benar-benar menjadi pilihan terakhir perusahaan kepada karyawan.

"Saya memahami kondisi yang menyebabkan goncangan bisnis startup saat ini, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dapat mencarikan solusi penyelamatan dan PHK yang dilakukan semoga menjadi pilihan terakhir dari para pengusaha dalam efisiensi di bisnis ini," kata Putih Sari kepada wartawan, Jumat (3/6).

Legislator Partai Gerindra ini, juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) proaktif memonitor startup yang terpaksa melakukan PHK agar tidak ada aturan yang dilanggar.

"Saya harap Kemnaker tidak hanya menunggu pengaduan tapi bisa lebih proaktif memantau perusahaan startup yang terpaksa melakukan PHK agar prosesnya sesuai regulasi yang ada," terangnya.

Putih Sari pun menyebutkan, terdapat startup yang melakukan pelanggaran regulasi perlindungan dan jaminan tenaga kerja.

"Saya juga mendapat info ada perusahaan startup yang tidak membayar gaji karyawannya beberapa bulan terakhir, bahkan tidak mengikutkan karyawannya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal-hal seperti ini harus dimediasi oleh kemnaker," bebernya.

Dia juga menyebutkan startup yang terdampak akibat goncangan pada bisnis ini di antaranya Edutech Zenius, LinkAja, Fabelio, Tanihub, Uang Teman, JD.ID, MPL (Mobile Premier League), dan Edtech Pahamify.