Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Desak Kongres Larang Senjata, Biden: Berapa Banyak Lagi Pembantaian yang Harus Kita Alami?

JUMAT, 03 JUNI 2022 | 11:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Maraknya aksi penembakan massal di Amerika Serikat (AS) membuat Presiden Joe Biden mendesak Kongres untuk memperketat pengendalian senjata, termasuk melarang senjata serbu.

Dalam pidatonya di Gedung Putih pada Kamis petang (2/6) waktu setempat, Biden menyoroti banyaknya aksi penembakan baru-baru ini AS. Bahkan dalam sehari, pada Rabu (1/6), terjadi tiga penembakan massal di tiga lokasi berbeda.

"Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang harus kita alami?" tanya Biden, seperti dikutip Reuters.


Dalam pidatonya itu, ia menyerukan kata "Cukup!" untuk aksi penembakan di AS.

Ia juga mendesak Kongres untuk mengambil langkah nyata, sejumlah pembatasan kepemilikan senjata yang selama ini kerap ditentang oleh Partai Republik.

Langkah-langkah tersebut termasuk melarang penjualan senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi. Jika tidak dimungkinkan, maka diperlukan pembatasan, yaitu menaikkan usia minimum untuk membeli senjata menjadi 21 tahun dari 18 tahun.

Biden juga mendesak dicabutnya perlindungan produsen senjata dari tuntutan kekerasan yang dilakukan oleh konsumen mereka.

"Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi," tekan Biden.

Menurut Biden, jika Kongres tidak bertindak, maka persoalan ini akan menjadi masalah utama selama pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Namun Asosiasi Senapan Nasional menyebut proposal Biden itu justru akan melanggar hak-hak pemilik senjata yang taat hukum.

"Ini bukan solusi nyata, bukan kepemimpinan sejati, dan bukan yang dibutuhkan Amerika," kata asosiasi tersebut.

AS memiliki tingkat kematian senjata yang lebih tinggi daripada negara kaya lain.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi penembakan massal terjadi. Pada Rabu (1/6), terjadi penembakan massal di sebuah sekolah di Texas, supermarket di New York, dan gedung medis di Oklahoma.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya