Berita

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas/RMOL

Bisnis

Ketua PP Muhammadiyah Tolak Rencana Akuisisi BTN Syariah oleh BSI

JUMAT, 03 JUNI 2022 | 11:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana akuisisi unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN Syariah) oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) diprotes Muhammadiyah.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai akuisisi tersebut akan mengancam program BTN Syariah dalam memberdayakan pengusaha UMKM naik kelas.

“Saya orang yang tidak setuju dengan di-merger-nya tiga bank syariah. Bank syariah sebaiknya fokus kepada UMKM, rakyat dan umat Islam itu sangat banyak di UMKM,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (3/6).


Baginya, BSI saat ini lebih melayani korporasi dan pengusaha level menengah dan kurang mendukung permodalan pelaku UMKM. Dikatakan Buya Anwar, jumlah pengusaha korporasi level menengah hanya 1,32% dari total pelaku usaha di Indonesia. Sementara, UMKM jumlahnya mencapai 98,68%.

“Jadi yang akan dijamah hanya sekitar 1,32% dari total pelaku usaha di Tanah Air. Ini tentu tidak sehat bagi perkembangan perekonomian nasional," kata dia.

Buya Anwar menekankan, kebijakan yang diambil jangan selalu berorientasi untuk membesarkan korporasi yang sudah besar, melainkan mendorong usaha yang di bawah untuk bisa naik kelas. Atas dasar itu, ia dengan tegas menolak akuisisi BTN Syariah oleh BSI.

“Bila BTN Syariah diakuisisi oleh BSI, maka harapan kita untuk mendorong pengusaha kelas bawah naik kelas menjadi sulit karena BSI-nya akan lebih bias kepada usaha besar dan menengah,” tandasnya.

Rencana akuisisi BTN Syariah ke BSI ramai disorot publik setelah muncul pernyataan Jurubicara Wakil Presiden Maruf Amin, Masduki Baidlowi.

Masduki meluruskan pernyataan DPP REI yang sebelumnya menyebut Wakil Presiden KH Maruf Amin mengakomodir usulan penundaan rencana akuisisi Bank BTN Syariah oleh BSI.

Dikatakan Masduki, Wapres tidak pernah memberikan pernyataan terkait penundaan.

“Dalam berbagai pidatonya, Wapres selama ini mendorong konsolidasi perbankan syariah,” ujar Masduki.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya