Berita

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi/Net

Politik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Diharapkan Bisa Dukung Gugat UU PSDN ke MK

KAMIS, 02 JUNI 2022 | 19:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Undang Undang 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) telah judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Menanggapi hal itu, Peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Junaidi Simun mendukung penuh gugatan tersebut. Bahkan, ia berharap civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pun memberikan dukungan terhadap JR tersebut.

“Bisa mendukung JR UU PSDN ini, yang sedang ditolak di MK oleh beberapa masyarakat sipil,” kata Junaidi dalam diskusi publik bertajuk “Telaah Kritis UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN Dalam Perspektif Politik Hukum HAM: Jelang Putusan MK” pada Kamis sore (2/6).


Menurut Junaidi, civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bisa mengkaji UU PSDN tersebut secara komprehensif untuk bisa menentukan langkah selanjutnya.

“Kita sebagai perguruan tinggi UIN, saya mengharapkan teman-teman HI (Hubungan Internasional) bisa mengkaji ini secara lebih mendalam. Terakhir, bisa mendukung JR UU PSDN ini,“ pungkasnya.

Hadir dalam diskusi tersebut antara lain; Pegiat HAM Fery Kusuma, Kaprodi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Faisal Nurdin Idris, dan Peneliti Senior Imparsial, Al Araf.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya