Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir saat menghadiri silaturahmi nasional (Silatnas) bidang sayap dan badan DPP Nasdem/Ist

Politik

Di Silatnas Nasdem, Menteri BUMN: Pancasila adalah Fundamental Ekonomi Bangsa

KAMIS, 02 JUNI 2022 | 18:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Silaturahmi nasional (Silatnas) bidang sayap dan badan DPP Nasdem bertajuk "Kita Pancasila: Pancasila Menjawab Tantangan Zaman" diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam acara yang digelar di Ballroom DPP Partai Nasdem, Jakarta, Menteri BUMN menyebut ideologi Pancasila tidak bisa ditawar lagi.

"Ada catatan penting dari Pak Surya Paloh bahwa perbedaan itu akan terus terjadi di dalam diri kita. Pertanyaannya, bisa tidak kita tetap solid menjaga Pancasila?" kata Erick di lokasi, Kamis (2/6).


Dalam sudut pandang ekonomi, sila kelima dalam Pancasila adalah salah satu fundamental bagi Indonesia. Apalagi kondisi pandemi dan era disrupsi seperti saat ini, di mana digitalisasi telah mengubah model bisnis, jenis pekerjaan, hingga aktivitas masyarakat.

"Kita lihat lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena pandemi atau dengan perubahan yang terjadi pada rantai pasok," tuturnya.

Ia menegaskan, Indonesia bukanlah Amerika Serikat yang tidak mempunyai BUMN karena menganut kapitalisme dan pasar terbuka. Oleh karenanya, Pancasila menjadi dasar utama BUMN dalam menjaga keseimbangan ekonomi bangsa.

"Saat ditanya ADB, World Bank, saya jawab Indonesia jelas fondasi negaranya demokrasi. Jadi model yang kita terapkan mirip Swedia, Norwegia, Finlandia. BUMN tetap ada sebagai korporasi yang sehat, bukan korporasi yang sakit," tandas Erick.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa paling efektif. Para pendiri bangsa mampu menemukan ideologi bangsa meski berbeda-beda suku dan agama.

"Kekuatan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima seharusnya menjadi dasar-dasar pemikiran dan kehidupan kita," tegas Surya Paloh.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya