Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir saat menghadiri silaturahmi nasional (Silatnas) bidang sayap dan badan DPP Nasdem/Ist
Silaturahmi nasional (Silatnas) bidang sayap dan badan DPP Nasdem bertajuk "Kita Pancasila: Pancasila Menjawab Tantangan Zaman" diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir.
Dalam acara yang digelar di Ballroom DPP Partai Nasdem, Jakarta, Menteri BUMN menyebut ideologi Pancasila tidak bisa ditawar lagi.
"Ada catatan penting dari Pak Surya Paloh bahwa perbedaan itu akan terus terjadi di dalam diri kita. Pertanyaannya, bisa tidak kita tetap solid menjaga Pancasila?" kata Erick di lokasi, Kamis (2/6).
Dalam sudut pandang ekonomi, sila kelima dalam Pancasila adalah salah satu fundamental bagi Indonesia. Apalagi kondisi pandemi dan era disrupsi seperti saat ini, di mana digitalisasi telah mengubah model bisnis, jenis pekerjaan, hingga aktivitas masyarakat.
"Kita lihat lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena pandemi atau dengan perubahan yang terjadi pada rantai pasok," tuturnya.
Ia menegaskan, Indonesia bukanlah Amerika Serikat yang tidak mempunyai BUMN karena menganut kapitalisme dan pasar terbuka. Oleh karenanya, Pancasila menjadi dasar utama BUMN dalam menjaga keseimbangan ekonomi bangsa.
"Saat ditanya ADB, World Bank, saya jawab Indonesia jelas fondasi negaranya demokrasi. Jadi model yang kita terapkan mirip Swedia, Norwegia, Finlandia. BUMN tetap ada sebagai korporasi yang sehat, bukan korporasi yang sakit," tandas Erick.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa paling efektif. Para pendiri bangsa mampu menemukan ideologi bangsa meski berbeda-beda suku dan agama.
"Kekuatan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima seharusnya menjadi dasar-dasar pemikiran dan kehidupan kita," tegas Surya Paloh.
