Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir saat menghadiri silaturahmi nasional (Silatnas) bidang sayap dan badan DPP Nasdem/Ist

Politik

Di Silatnas Nasdem, Menteri BUMN: Pancasila adalah Fundamental Ekonomi Bangsa

KAMIS, 02 JUNI 2022 | 18:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Silaturahmi nasional (Silatnas) bidang sayap dan badan DPP Nasdem bertajuk "Kita Pancasila: Pancasila Menjawab Tantangan Zaman" diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam acara yang digelar di Ballroom DPP Partai Nasdem, Jakarta, Menteri BUMN menyebut ideologi Pancasila tidak bisa ditawar lagi.

"Ada catatan penting dari Pak Surya Paloh bahwa perbedaan itu akan terus terjadi di dalam diri kita. Pertanyaannya, bisa tidak kita tetap solid menjaga Pancasila?" kata Erick di lokasi, Kamis (2/6).


Dalam sudut pandang ekonomi, sila kelima dalam Pancasila adalah salah satu fundamental bagi Indonesia. Apalagi kondisi pandemi dan era disrupsi seperti saat ini, di mana digitalisasi telah mengubah model bisnis, jenis pekerjaan, hingga aktivitas masyarakat.

"Kita lihat lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena pandemi atau dengan perubahan yang terjadi pada rantai pasok," tuturnya.

Ia menegaskan, Indonesia bukanlah Amerika Serikat yang tidak mempunyai BUMN karena menganut kapitalisme dan pasar terbuka. Oleh karenanya, Pancasila menjadi dasar utama BUMN dalam menjaga keseimbangan ekonomi bangsa.

"Saat ditanya ADB, World Bank, saya jawab Indonesia jelas fondasi negaranya demokrasi. Jadi model yang kita terapkan mirip Swedia, Norwegia, Finlandia. BUMN tetap ada sebagai korporasi yang sehat, bukan korporasi yang sakit," tandas Erick.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa paling efektif. Para pendiri bangsa mampu menemukan ideologi bangsa meski berbeda-beda suku dan agama.

"Kekuatan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima seharusnya menjadi dasar-dasar pemikiran dan kehidupan kita," tegas Surya Paloh.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya