Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh/RMOL

Politik

Tanda King Maker Pilpres, Surya Paloh Masih Lapis Kedua Penentu Politik Indonesia

KAMIS, 02 JUNI 2022 | 18:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Posisi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam percaturan politik jelang Pilpres 2024 cukup berpengaruh. Bahkan, bisa dianggap sebagai "king maker" usai disowani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Analisis tersebut disampaikan pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, saat menjadi pembicara dalam talk show Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Disowani Prabowo, Surya Paloh King Maker Pilpres?", yang digelar Kantor Berita Politik RMOL secara virtual, Kamis (2/6).

Dalam beberapa kali pemilihan umum, Ubedilah melihat keputusan politik Surya Paloh dalam mendukung satu figur tak pernah meleset. Sehingga dia dianggap memiliki feeling politik yang tajam.


"Apakah king maker? Saya melihatnya, kalau boleh mengklasifikasi, dia berada pada level atau lapis kedua dalam percaturan politik Indonesia, bukan lapis utama," ujar sosok yang kerap disapa Ubed ini.

Meski berada dalam lapis kedua yang mempengaruhi percaturan politik di Indonesia, Ubed menganggap posisi Surya Paloh masih sangat penting.

"Karena lapis pertama itu tergantung lapis kedua. Dia bagian king maker tapi bukan lapis utama dalam politik," tuturnya.

Namun dengan melihat posisi Nasdem yang merupakan partai politik (parpol) dengan perolehan suara terbanyak keempat, Ubed melihat sowan yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi salah satu pertanda bahwa Surya Paloh merupakan king maker dalam konteks Pilpres 2024.

"Nasdem sebagai partai yang dianggap posisinya penting, sepenting itulah posisi Surya Paloh sebetulnya dalam negosiasi politik. Jadi saya melihat Surya Paloh ditempatkan sebagai sosok king maker untuk 2024, tapi masih dilapis kedua penentu politik ke depan," demikian Ubed.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya