Ilustrasi light rail transit (LRT)/Net
Proyek light rail transit (LRT) yang menghubungkan relasi Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) adalah proyek tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga, selain kurang bermanfaat bagi masyarakat juga berpotensi merugikan keuangan negara.
Pasalnya, kata pemerhati transportasi logistik Bambang Haryo Soekartono, LRT Jabodebek dibangun dengan menghubungkan antarkota layaknya fungsi kereta komuter atau kereta rel listrik. Padahal, kapasitas angkutnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan KRL.
“Tidak ada negara di dunia yang bangun LRT untuk angkutan antarkota, sebab moda ini umumnya dibangun di kawasan tertentu yang spesifik di dalam kota. Jaraknya lebih pendek dari MRT dan banyak pemberhentian atau stasiun," ujar Bambang Haryo dalam keterangannya, Kamis (2/6).
"Membangun LRT untuk antarkota tidak akan efektif dan pasti mahal, seperti halnya yang ada di Indonesia, yaitu lintasan LRT Jabodebek antar kota yang memiliki jarak 44,3 km," imbuhnya.
Dikatakan Bambang, LRT Jabodebek yang dibangun sejak 2015, menelan biaya hingga Rp 32,5 triliun. Biaya ini bengkak Rp 2,6 triliun dari target penyelesaian pada tahun 2019 sebesar Rp 29,9 triliun padahal rencana awal hanya sekitar Rp 23 triliun.
Kenaikan biaya tersebut, sambungnya, sangat fantastis dan terkesan menggunakan perhitungan yang asal-asalan. Hal ini, jika melihat pengaruh kurs dolar AS dari 2015 ke 2019 kenaikannya tidak signifikan.
"Pembengkakan biaya dan mundurnya penyelesaian proyek LRT tersebut perlu dilakukan analisa dan evaluasi karena investasinya juga kurang transparan ada biaya-biaya yang langsung dianggarkan melalui BUMN Karya," terangnya.
Menurutnya, dengan biaya sebesar Rp 32,5 triliun, proyek LRT Jabodebek jauh dari kata ekonomis dan efisien dibandingkan dengan kereta api komuter atau KRL yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar.
"Apabila di jalur LRT itu dibangun KA komuter berbasis rel, investasinya akan jauh lebih murah dan kapasitas angkutnya lebih besar, sekaligus insfastruktrur relnya bisa digunakan untuk kereta logistik," katanya.
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menambahkan, pemerintah tidak belajar dari kegagalan proyek LRT Palembang yang menghabiskan biaya Rp 10,9 triliun tetapi sampai sekarang sepi penumpang. Hingga kini, katanya, LRT Palembang masih disubsidi Rp 119 miliar per tahun.
"Akibat kesalahan pemerintah membangun LRT tanpa studi kelayakan yang benar, subsidi LRT Palembang dan Jabodebek nantinya diperkirakan harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui APBN," tandasnya.
