Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Narasi Institute: OJK Terkesan Lamban dan Tidak Responsif pada Masalah Investasi Telkomsel di GoTo

KAMIS, 02 JUNI 2022 | 17:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus berperan lebih aktif dalam menelusuri investasi perusahaan telekomunikasi milik negara, Telkomsel di  perusahaan patungan Gojek dan Tokopedia (GoTo).

Pasalnya, nilai investasi Telkomsel di GoTo yang diperkirakan mencapai 370 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5 triliun, justru tidak menguntungkan.

Alih-alih, anak perusahaan Telkom ini menanggung rugi hingga 50 persen dari total investasi yang dilakukannya, setelah harga saham GoTo terkoreksi anjlok sejak IPO.


Seharusnya, kata CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, OJK sudah terlibat aktif melakukan pengawasan sejak awal dari pergerakan saham GoTo sejak awal IPO sampai akhirnya skandal besar benar-benar terungkap.

Kata dia, OJK jangan malas untuk memastikan dana publik yang diinvestasikan dipasar saham aman dan fair. Artinya, bukan menjadi alat permainan skema ponzi segelinter orang.

Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.

"OJK jangan terkesan lamban dan tidak cukup responsif terkait dugaan adanya konflik kepentingan dan afiliasi dalam penempatan dana telkomsel ke GoTo," kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Kamis (2/6).

Dia mengingatkan, jangan sampai karena OJK terlambat bersikap, kemudian ada kenyamanan yang didapat segelintir orang untuk menempatkan anggaran di tempat yang tidak tepat.

"Penempatan dana tersebut sarat dengan konflik kepentingan dari oknum komisaris baik di telkomsel maunpun di GoTo," tandasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya