Berita

Mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno dan tokoh nasional DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Try Sutrisno Berharap Parpol Berani “Menelanjangi” Jagoannya di Pilpres

RABU, 01 JUNI 2022 | 13:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keprihatinan mendalam terhadap pemilihan presiden turut dirasakan tokoh bangsa, mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno. Secara khusus, mantan Panglima ABRI ini menyoroti sejumlah figur calon presiden dan Pemilu 2024 yang akan memakan biaya hingga Rp 110 triliun.

“Negaramu masih melarat, Dik. Anggaran sebesar itu bisa untuk membangun sekolahan dan lain-lainnya,” ujarnya kepada saat silaturrahim bersama tokoh nasional DR. Rizal Ramli di kediamannya, Selasa kemarin (31/5).

Try Sutrisno tidak ingin negeri ini menjadi negara gombal. Maksudnya, negara sedang melarat tapi sok mau meniru-niru bergaya seperti Amerika Serikat.


Di satu sisi, Try Sutrisno menyatakan keraguannya pada sistem memilih presiden dengan cara one man, one vote. Dia ragu apakah sistem itu benar-benar bisa menghasilkan presiden yang jagoan.

“Apa akan menghasilkan presiden yang jagoan? Setelah itu, masyarakat kok terpecah-pecah? Bung Karno bisa menangisi hal ini. Jadi memang masih banyak hal-hal yang seharusnya dibetulkan,” ujarnya.

Demi memastikan pilpres menghasilkan tokoh terbaik, Try Sutrisno meminta kepada partai politik untuk lebih dulu “menelanjangi” calon yang mereka jagokan. Apakah, figur tersebut KKN atau tidak, dan apakah memiliki rekam jejak yang baik.

“Jangan sampai muncul figur terbaik dari yang terjelek di Pilpres 2024 nanti. Marilah kita tafakur kepada Allah SWT,” tegasnya.

Lebih lanjut, Try Sutrisno menyayangkan rencana pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan. Sebab pemindahan itu bukan merupakan urgensi di tengah krisis ekonomi saat ini.

“Mestinya yang dibangun adalah pelabuhan, daripada bikin ibukota. Kalau pelabuhan pasti nanti kawasan itu akan hidup dan berkembang,” paparnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya